Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat berharap pemahaman terhadap empat konsensus kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika dapat menjadi perekat terhadap nilai-nilai budaya lokal yang ada guna membangun resiliensi bangsa. "Bersatu dalam keberagaman sebagai bangsa adalah berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan bersama dan kolaborasi adalah turunan dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan hal tersebut di acara Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan bertema NKRI: Memaknai Kesatuan Identitas Indonesia di Mamuju, Sulawesi Barat pada Senin.

Menurut Rarie, sapaan akrab Lestari, pemaknaan nilai-nilai kesatuan dengan kesadaran dari banyaknya kultur secara khusus juga terjadi di Sulawesi Barat.

Lebih lanjut, Rarie menjelaskan bahwa di Sulawesi Barat ada Situs Kalumpang, sebuah situs di Zaman Batu sampai Zaman Batu Muda, yang menandakan kawasan Kalumpang adalah daerah yang subur.

Kemudian di Sulawesi Barat juga berdiri Kerajaan Mandar, yang bersama Kerajaan Gowa di masa lalu merupakan kerajaan yang kuat dan disegani musuh-musuhnya.

Fakta tersebut, ujar Rerie menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Barat memiliki memori dan kesadaran untuk bergerak lebih maju di masa depan.

Namun, saat ini Sulawesi Barat masih menjadi provinsi termiskin peringkat ke-11 di Indonesia.

Padahal ia menegaskan, berdasarkan catatan sejarah dan kondisi alamnya, Provinsi Sulawesi Barat dapat melangkah ke depan sejajar dengan provinsi terbaik lainnya di Indonesia dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Menurutnya, dengan pemahaman terhadap nilai-nilai empat konsensus kebangsaan, kita mampu menghadapi pergeseran nilai yang berdampak cukup mengkhawatirkan dan menghambat proses pembangunan.

"Nilai-nilai budaya dan empat konsensus kebangsaan itu lah yang harus dipertahankan dalam kehidupan di masyarakat," pungkas Rerie

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Ratih Megasari Singkarru (Anggota DPR RI), Sitti Suraidah Suhardi (Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat), Abdul Rahim, Sag (Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat), Yudiaman Firusri (Anggota DPRD Kabupaten Mamuju), Herdin Ismail, (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat) dan para peserta sosialisasi dari sejumlah komunitas perempuan dan pemuda di Sulawesi Barat.

Baca juga: Pimpinan MPR: Pencegahan kekerasan anak-perempuan butuh dukungan semua

Baca juga: MPR: Hamas-Israel timbulkan persoalan relasi negara dan ekonomi global