Bangkalan (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta pemerintah secepatnya merealisasikan program kompensasi dari rencana kenaikan harga bahan bakar minyak sebagai bentuk perimbangan rencana pencabutan subsidi.

"Pemerintah telah memutuskan kenaikan BBM dan itu hak preogratif pemerintah berdasarkan hak yang diberikan DPR RI di sidang-sidang yang lalu," kata Aburizal seusai menghadiri acara peringatan Isra Miraj di Pendopo Agung Pemkab Bangkalan, Kamis.

Menurutnya, hal terpenting saat rencana kenaikan BBM, pemerintah harus segera memberikan kompensasi masyarakat kecil, baik itu dalam bentuk bantuan langsung masyarakat, beasiswa maupun pembangunan infrastruktur perdesaan.

Alasan pemerintah sendiri mengurangi subsidi BBM, sudah diketahui bersama oleh semua lapiran masyarakat, yakni untuk mengurangi beban APBN yang terlalu tinggi.

Kendati demikian, katanya, upaya untuk mensejahterakan rakyat harus tetap diperhatikan, salah satunya dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan.

"Dengan pemberian kompensasi ini tekanan kepada rakyat jelas akan lebih kecil," ucapnya.

Sementara terkait adanya koalisi yang menolak rencana kenaikan BBM yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aburizal mengatakan belum mengetahui, karena sampai saat ini belum ada surat resmi dari koalisi yang menolak rencana kenaikan BBM.

Gorkar selaku partai yang tergabung dalam koalisi itu tidak perlu bersikap terlalu reaktif, katanya.

Sementara sejak adanya kabar pemerintah akan menaikkan harga BBM, pemerintah termasuk petugas kepolisian mulai melakukan berbagai upaya di antaranya melakukan pengawasan selama 24 jam di masing-masing stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mencegah kemungkinan adanya penimbunan oleh oknum warga.

Di beberapa daerah juga terlihat adanya andrean kendaraan bermotor. Namun di Madura hingga Kamis (13/6) malam semua SPBU masih terpantau lancar, baik di Pamekasan maupun di wilayah Kabupaten Sampang.

(KR-ZIZ/B015)