Palangka Raya (ANTARA News) - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat memfasilitasi investor PT Citra Borneo Lestari (CBL) dan PT Katingan Jaya Mandiri (KJM) untuk memanfaatkan rotan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dua perusahaan tersebut sepakat dan membuat perjanjian untuk melebur sekaligus membentuk perusahaan baru dengan nama PT Citra Katingan Lestari, kata Hidayat di Palangka Raya, Rabu.

"Saya berharap para investor tersebut bisa mengembangkan produk rotan sekaligus memberikan keuntungan lebih kepada petani rotan yang ada di Kalteng," kata dia.

PT CBL dan PT KJM melakukan penandatanganan nota kesepakatan yang disaksikan langsung Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang serta Bupati Katingan Duwel Rawing.

Menperin mengatakan rotan yang beredar di dunia 85 persen di antaranya berasal dari Indonesia. Namun sangat disayangkan besarnya ekspor rotan hanya dinikmati negara maju seperti Cina dan Jerman karena mampu memberi nilai tambah terhadap rotan Indonesia.

"Sesudah diberi nilai tambah rotan Indonesia dijual kembali ke negara ini dengan harga yang berpuluh-puluh kali lipat tinggi dari harga awal," kata dia.

Kalau itu dibiarkan, lanjut Hidayat, maka Indonesia akan terus menerus mengalami kerugian dan kehidupan petani rotan tidak akan berkembang. Untuk itulah Kemenperin dan Kementerian Perdagangan melakukan pelarangan ekspor rotan.

Dirinya mengakui hingga saat ini masih banyak kendala maupun langkah yang harus diambil untuk mengatasi kelemahan terkait kebijakan larangan ekspor rotan. Namun dengan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat, dia yakin industri rotan Indonesia akan lebih maju.

Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat akan menghasilkan multi player effect bagi pihak yang terlibat di dalamnya, terutama dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Indonesia.

"Saya ingin program pengembangan rotan menjadi peninggalan legacy Kementerian Perindustrian yang baik bagi masyarakat. Masa kerja saya tersisa 1,5 tahun lagi. Itupun bila tidak terkena reshuffle," demikian Hidayat.