AP II menepis kekhawatiran kunjungan wisatawan ke Bandung bakal turun
29 Oktober 2023 12:34 WIB
Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin saat berbincang dengan awak media di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/10/2023). ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Kota Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - PT Angkasa Pura II (Persero) menepis kekhawatiran kunjungan wisatawan ke Kota Bandung, Jawa Barat akan menurun setelah pengalihan penerbangan komersial dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung ke Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka.
"Menurut saya kekhawatiran itu memang akan bisa terealisasi kalau antisipasinya atau mitigasinya terhadap kekhawatiran tadi tidak terjadi, karena yang dikhawatirkan itu adalah akses transportasi daratnya dari dan ke Kertajati," kata Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin saat berbincang dengan awak media di Kota Bandung, dikutip pada Minggu.
Ia mengharapkan Pemkot Bandung dapat merespons dengan menghadirkan transportasi massal untuk meningkatkan konektivitas ke Bandara Kertajati.
"Pemkot Bandung harus dengan progresif merespons terhadap dukungan transportasi publiknya yang lebih massal. Ini yang harus diskenariokan oleh pemerintah daerah, khususnya kalau Bandung misalnya kekhawatiran kehilangan visitors atau turis ya, walaupun itu juga mungkin wisatawan domestik. Buatlah semudah dan senyaman mungkin, turun di Kertajati mau ke mana saja," ujar Awaluddin.
Ia mengatakan, Pemkot Bandung juga telah merencanakan pembangunan transportasi massal bus rapid transit (BRT) di kawasan Bandung Raya yang diharapkan dapat mendukung konektivitas ke Bandara Kertajati.
Untuk daerah-daerah lainnya, juga diharapkan dapat merespons dengan penyediaan transportasi.
"Katakanlah Pemerintah Kota Bandung merespons dengan situasi itu, dibuatlah program BRT untuk Kota Bandung dan ke Kertajati dan sebaliknya. Pemerintah daerah yang di sekitar Kertajati kan di situ ada Cirebon, Majalengka, Indramayu, Sumedang juga dekat situ kan dan mungkin sampai ke mana, sampai ke Karawang, Subang kalau mereka melihat itu potensinya besar harus sama-sama jadi tidak bisa sektor swasta saja melihat peluang," ujarnya pula.
"Kalau gitu shuttle bus maupun shuttle travel yang kami akan ambil peluangnya itu, juga harus lakukan lebih cepat kalau kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di setempat dan juga tentunya pemerintah provinsi Jawa Barat mengakomodir itu," kata Awaluddin.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan konektivitas, juga dibutuhkan kolaborasi para pemangku kepentingan.
"Tidak bisa misalnya bandara saja yang memikirkan, 'oh itu tugas bandara dong untuk kemudian memikirkan, mengantarkan penumpang yang datang ataupun yang mau pergi ke Kertajati sehingga dia bisa terantar atau bepergian dengan mudah, tidak bisa'. Kalau misalnya program pemerintah daerahnya tidak mendukung untuk transportasi publik massalnya, menurut saya pasti akan butuh waktu dan terbatas," katanya lagi.
Bandara Kertajati mulai beroperasi penuh pada 29 Oktober 2023 atau menerima pengalihan penerbangan komersial dari Bandara Husein Sastranegara.
Baca juga: Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat bangkit kembali
Baca juga: AP II pastikan penataan rute di Bandara Kertajati berjalan lancar
"Menurut saya kekhawatiran itu memang akan bisa terealisasi kalau antisipasinya atau mitigasinya terhadap kekhawatiran tadi tidak terjadi, karena yang dikhawatirkan itu adalah akses transportasi daratnya dari dan ke Kertajati," kata Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin saat berbincang dengan awak media di Kota Bandung, dikutip pada Minggu.
Ia mengharapkan Pemkot Bandung dapat merespons dengan menghadirkan transportasi massal untuk meningkatkan konektivitas ke Bandara Kertajati.
"Pemkot Bandung harus dengan progresif merespons terhadap dukungan transportasi publiknya yang lebih massal. Ini yang harus diskenariokan oleh pemerintah daerah, khususnya kalau Bandung misalnya kekhawatiran kehilangan visitors atau turis ya, walaupun itu juga mungkin wisatawan domestik. Buatlah semudah dan senyaman mungkin, turun di Kertajati mau ke mana saja," ujar Awaluddin.
Ia mengatakan, Pemkot Bandung juga telah merencanakan pembangunan transportasi massal bus rapid transit (BRT) di kawasan Bandung Raya yang diharapkan dapat mendukung konektivitas ke Bandara Kertajati.
Untuk daerah-daerah lainnya, juga diharapkan dapat merespons dengan penyediaan transportasi.
"Katakanlah Pemerintah Kota Bandung merespons dengan situasi itu, dibuatlah program BRT untuk Kota Bandung dan ke Kertajati dan sebaliknya. Pemerintah daerah yang di sekitar Kertajati kan di situ ada Cirebon, Majalengka, Indramayu, Sumedang juga dekat situ kan dan mungkin sampai ke mana, sampai ke Karawang, Subang kalau mereka melihat itu potensinya besar harus sama-sama jadi tidak bisa sektor swasta saja melihat peluang," ujarnya pula.
"Kalau gitu shuttle bus maupun shuttle travel yang kami akan ambil peluangnya itu, juga harus lakukan lebih cepat kalau kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di setempat dan juga tentunya pemerintah provinsi Jawa Barat mengakomodir itu," kata Awaluddin.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan konektivitas, juga dibutuhkan kolaborasi para pemangku kepentingan.
"Tidak bisa misalnya bandara saja yang memikirkan, 'oh itu tugas bandara dong untuk kemudian memikirkan, mengantarkan penumpang yang datang ataupun yang mau pergi ke Kertajati sehingga dia bisa terantar atau bepergian dengan mudah, tidak bisa'. Kalau misalnya program pemerintah daerahnya tidak mendukung untuk transportasi publik massalnya, menurut saya pasti akan butuh waktu dan terbatas," katanya lagi.
Bandara Kertajati mulai beroperasi penuh pada 29 Oktober 2023 atau menerima pengalihan penerbangan komersial dari Bandara Husein Sastranegara.
Baca juga: Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat bangkit kembali
Baca juga: AP II pastikan penataan rute di Bandara Kertajati berjalan lancar
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023
Tags: