Bahlil: Isu penundaan pemilu datang dari saya
28 Oktober 2023 19:44 WIB
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Bakal Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Bahlil Lahadalia (tengah) usai Deklrasi Dukungan Penerus Negeri di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (28/10/2023). ANTARA/Sanya Dinda/am.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa isu penundaan Pemilu 2024 datang dari dirinya, bukan dari siapapun.
"Saya mau sampaikan ya, yang ngomong pertama tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia. Buka itu di semua media, dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun," kata Bahlil saat menghadiri deklarasi dukungan relawan Penerus Negeri di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu.
Politisi Partai Golkar itu menerangkan bahwa dirinya mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda untuk menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia saat pandemi COVID-19 tahun 2021. Dia menjelaskan saat itu sebagian besar aspirasi dari dunia usaha menyarankan kalau bisa Pemilu 2024 ditunda.
Namun menurut dia, gagasan tersebut bisa diimplementasikan apabila sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Tapi saya katakan bahwa itu harus ada aturannya, silahkan aspirasi itu diserahkan kepada parlemen dan hukum memungkinkan atau tidak. Kalau memungkinkan, ya monggo, kalau tidak, ya tidak usah," ujarnya.
Dia mengaku tidak tahu mengapa isu tersebut kembali ramai dibicarakan, padahal dirinya tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memastikan Presiden RI Joko Widodo tidak pernah meminta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Enggak, enggak pernah. Setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode," kata Puan Maharani di Jakarta, Rabu (25/10).
Sesuai dengan konstitusi, kata Puan, presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
"Jika kemudian ada perpanjangan masa jabatan itu, mekanismenya dari mana? Kemudian seperti apa?" kata Puan.
Dia mengatakan saat itu tidak ada mekanisme yang memungkinkan untuk melakukan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Baca juga: Stafsus mensesneg: Isu tiga periode tidak bisa dipertanggungjawabkan
Baca juga: Puan pastikan Presiden Jokowi tidak pernah minta perpanjangan jabatan
"Saya mau sampaikan ya, yang ngomong pertama tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia. Buka itu di semua media, dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun," kata Bahlil saat menghadiri deklarasi dukungan relawan Penerus Negeri di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu.
Politisi Partai Golkar itu menerangkan bahwa dirinya mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda untuk menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia saat pandemi COVID-19 tahun 2021. Dia menjelaskan saat itu sebagian besar aspirasi dari dunia usaha menyarankan kalau bisa Pemilu 2024 ditunda.
Namun menurut dia, gagasan tersebut bisa diimplementasikan apabila sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Tapi saya katakan bahwa itu harus ada aturannya, silahkan aspirasi itu diserahkan kepada parlemen dan hukum memungkinkan atau tidak. Kalau memungkinkan, ya monggo, kalau tidak, ya tidak usah," ujarnya.
Dia mengaku tidak tahu mengapa isu tersebut kembali ramai dibicarakan, padahal dirinya tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memastikan Presiden RI Joko Widodo tidak pernah meminta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Enggak, enggak pernah. Setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode," kata Puan Maharani di Jakarta, Rabu (25/10).
Sesuai dengan konstitusi, kata Puan, presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
"Jika kemudian ada perpanjangan masa jabatan itu, mekanismenya dari mana? Kemudian seperti apa?" kata Puan.
Dia mengatakan saat itu tidak ada mekanisme yang memungkinkan untuk melakukan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Baca juga: Stafsus mensesneg: Isu tiga periode tidak bisa dipertanggungjawabkan
Baca juga: Puan pastikan Presiden Jokowi tidak pernah minta perpanjangan jabatan
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2023
Tags: