Jakarta (ANTARA) - Bakal calon wakil presiden (cawapres) usungan Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menyebut dana abadi pesantren telah diperjuangkan sejak tahun 2021.

"Ya, sebetulnya, kan, sudah kami perjuangan dari dua tahun yang lalu," kata Muhaimin ditemui usai Pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan anggaran dana abadi pesantren telah disepakati oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren).

"Dan alhamdulillah Bu Sri Mulyani menyampaikan sudah diputuskan. Untuk tahun anggaran 2023-2024, dana abadi pesantren itu memang bagian dari kelanjutan UU Pesantren," tambah Muhaimin.

Baca juga: HNW desak dana abadi pesantren direalisasikan

Dana abadi pesantren, imbuh wakil ketua DPR RI itu, sudah berjalan. Dia berharap agar jumlah dana yang dikucurkan akan meningkat untuk tahun-tahun berikutnya.

"(Dana abadi pesantren) Sudah jalan, tinggal dibutuhkan jumlahnya yang lebih besar lagi," ujarnya.

Muhaimin mengatakan hal itu untuk merespons pernyataan bakal cawapres usungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka yang menyebut dana abadi pesantren sebagai program unggulan pasangan bakal calon Prabowo-Gibran apabila memenangi Pemilu 2024.

Baca juga: Kemenag upayakan dana abadi pesantren segera masuk Perpres 111/2021

Ketika berpidato di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (25/10), Gibran mengatakan Indonesia memerlukan generasi muda yang andal, tangguh, dan berkomitmen kebangsaan. Wali Kota Surakarta itu juga mengingatkan agar tidak melupakan santri.

Oleh karena itu, Gibran mengatakan program dana abadi akan dijadikan sebagai program unggulan yang merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga membeberkan beberapa program unggulan lain Prabowo-Gibran, seperti melanjutkan dan menyempurnakan program-program pembangunan yang telah berjalan, serta akan menambahkan program kredit start-up milenial, Kartu Indonesia Sehat untuk Orang Lanjut Usia (KIS Lansia), hingga Kartu Anak Sehat untuk cegah stunting.

Baca juga: PPP: Dana abadi pesantren bukan program baru