Jakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengatakan, daya saing industri nasional merupakan hal yang penting dalam menghadapi persaingan pasar bebas saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015.

"Peningkatan daya saing industri memang merupakan urgensi yang tidak dapat ditunda-tunda lagi," kata Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Selasa.

Menurut Suryo, peningkatan daya saing industri dapat dilakukan pemerintah dengan mendukung dunia usaha dalam memanfaatkan berbagai peluang yang terbuka dengan berlakunya MEA 2015.

Untuk itu dukungan pemerintah kepada dunia usaha haruslah dilakukan secara struktural dan bukan sekedar dukungan secara "ad hock" atau sementara sifatnya.

"Pemberian kemudahan atau insentif yang sifatnya sementara tidak akan efektif dalam menghadapi MEA," katanya.

Ketum Kadin Indonesia menginginkan agar semua pihak diharapkan bisa memahami proses internasionalisasi ekonomi yang hampir tak bisa terbantahkan lagi di masa-masa mendatang.

Karena itu, Suryo mengingatkan bahwa terdapat dua proses yang harus diperhatikan, yaitu globalisasi dan regionalisasi.

"Globalisasi lebih menekankan pada peran korporasi dan pasar, bukan negara. Sementara regionalisasi dilakukan sebagai respons terhadap proses globalisasi," katanya.

Ia menjelaskan, respons regionalisasi itu tidak dimaksudkan untuk menentang atau membatasi proses globalisasi, tetapi untuk mendapatkan kemanfaatan optimal dari proses globalisasi secara bersama dalam suatu kawasan terbatas.

Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN, seharusnya bisa lebih jeli memanfaatkan peluang-peluang.

Sebelumnya, Suryo Bambang Sulisto mengatakan pasar bebas ASEAN bukan ancaman melainkan peluang besar untuk mengintegrasikan Indonesia secara global.

"Pasar bebas ASEAN bukan ancaman, tetapi peluang besar," kata Suryo.

Berdasarkan data World Economy Forum (WEF), daya saing Indonesia berada di urutan 44 dunia pada 2010 kemudian menjadi peringkat 46 dunia pada 2011 dan tertinggal di posisi empat kawasan ASEAN di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

(M040/S004)