Makassar (ANTARA) - Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin mengatakan dana desa dapat menjadi salah satu instrumen untuk mencegah terjadinya migrasi ke kota.

Ia mencontohkan belajar dari Jepang, 90 persen penduduknya berkumpul di perkotaan dan hanya 10 persen yang tinggal di desa. Semua migrasi ke kota dan hampir seluruh fenomenanya seperti itu, karena industri berkembang dan merupakan fenomena seluruh dunia.

"Dana desa salah satu instrumen mencegah terjadinya imigrasi ke kota. Maka, desa harus membuat masyarakat betah. Untuk itu, harus ada kehidupan. Dana desa didorong untuk kesejahteraan desa," ujarnya saat membuka Workshop Regional Pengawasan Kolaboratif Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa Sulsel di Makassar, Kamis.

Baca juga: Penyalahgunaan dana desa di Sulsel capai 53 perkara

Ia menjelaskan dana desa merupakan program strategis nasional yang digelontorkan Pemerintah Pusat untuk desa di Indonesia. Tahun 2023, digelontorkan Rp2 triliun di Sulsel, dan Sulsel menjadi 10 besar daerah dengan realisasi dana desa terbesar.

Bahtiar menyampaikan tujuan dana desa atau anggaran yang digelontorkan untuk desa agar memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat.

Dengan anggaran yang ada, namun terbatas, pemerintah desa perlu mengelolanya dengan baik. Fokus pada usaha produktif dengan basis yang dimiliki masyarakat, seperti perikanan, peternakan dan pertanian. Sudah ada petunjuk pemanfaatannya.

"Saya kira diprioritaskan apa yang produktif, bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya.

Peruntukan dana desa hasilnya harus nyata. Kisah sukses yang ada perlu diangkat dan ekspos agar menjadi contoh yang baik. "Dana desa mengubah wajah desa menjadi cerah ceria dan menghadirkan senyum dan semangat orang-orang desa," ucapnya.

Kegiatan ini dihadiri Direktur Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPK RI Wasis Prabowo, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel Zet Tadung Allo.

Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan ini., terdiri atas para inspektur daerah, kepala BKAD, kepala BPMD, perwakilan camat dan perwakilan kepala desa se-Sulsel.

"Saya yakin yang hadir di sini punya komitmen tinggi untuk mensejahterakan masyarakat desa, untuk memperbaiki masyarakat Sulsel, yang pada akhirnya desa-desa di Sulsel berkembang, maju dan sejahtera. Indonesia juga akan maju dan sejahtera," ucap Bahtiar.

Baca juga: Kejati siapkan program Jaga Desa awasi dana desa di Sulsel

Baca juga: Kejati Sulteng bantu Kejari Luwu Sulsel tangkap DPO korupsi dana desa

Kegiatan ini, lanjutnya, memiliki makna penting dalam tata pengelolaan negara, maupun tata kelola pembangunan daerah di wilayah Sulsel. Mendorong segenap instrumen desa bisa berjalan dan fokus mencapai tujuan program-program desa.

"Hari ini, kita sedang mengikhtiarkan memperbaiki tata kelola dana desa kita. Bagaimana berkolaborasi untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan maupun pembangunan desa," imbuhnya.

Ia menyatakan pencapaian hasil dana desa di Sulsel cukup baik. Hanya masih perlu dilakukan perbaikan dari sisi perencanaan, pengadministrasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliannya. Demikian juga, upaya untuk menghindari adanya praktik dan potensi penyimpangan.