Kota Bandung (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lewat penayangan film “Kejarlah Janji” yang diselenggarakan di berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung.

“Tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Kita akan adakan KPU Goes To Campus untuk melaksanakan nonton bareng film 'Kejarlah Janji',” kata Ketua KPU Kota Bandung, Suharti di Bandung, Kamis.

Baca juga: Kominfo antisipasi fenomena "deepfake" jelang Pemilu 2024

Suharti menjelaskan program KPU Goes To Campus ini bertujuan untuk menggencarkan sosialisasi secara masif terhadap generasi muda untuk mengajak dan berperan aktif pada Pemilu 2024.

“Maka kita harus melakukan edukasi dengan berbagai cara. Tentunya lebih menghibur, lebih edukatif, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah diterima oleh generasi milenial,” katanya.

Suharti berharap lewat edukasi dengan penayangan film ini, mahasiswa bisa membangun kesadaran menciptakan untuk menciptakan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa dan mengajak pemilih menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

“Kita berharap juga generasi muda ini menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang tidak hanya sekedar datang ke TPS, tapi pemilih yang memang memilih sesuai dengan nalarnya,” kata dia.

Selain itu, Ia juga mengajak peran generasi muda untuk aktif sebagai petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu 2024.

“Nah itu dalam rangka regenerasi ini jangan sampai yang sepuh-sepuh saja yang menjadi anggota KPPS, tapi generasi muda harus juga ambil bagian menjadi penyelenggara pemilu,” katanya.

Adapun dia menyebut jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang berasal dari generasi muda di Kota Bandung mencapai 992.361 pemilih pada Pemilu 2024.

“Kalau jumlah pemilih pemula di Kota Bandung yang mau dikejar supaya menaikkan partisipasi pemula itu di 53 persen dari total 1.872.381 DPT,” kata Suharti.

Baca juga: Kemenkominfo susun tiga tema kampanye pemilu damai
Baca juga: Kominfo antisipasi ancaman bot di Pemilu 2024
Baca juga: KPU RI beralasan beri akses terbatas Silon karena ada data pribadi