Kuala Lumpur (ANTARA) - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta setiap surat dari instansi pemerintahan maupun swasta negara tersebut, yang ditujukan kepada pemerintah, agar dikembalikan jika tidak menggunakan Bahasa Melayu.

Anwar menyampaikan permintaan itu saat meresmikan Karnaval Dekade Bahasa Nasional dan Dekade Membaca Nasional 2023 di Universitas Multimedia (MMU), Sepang, Malaysia, Rabu.

Perusahaan dan universitas lokal diperingatkan bahwa, jika mereka menulis surat dalam bahasa lain selain bahasa nasional, surat tersebut akan dipulangkan.

Pemberdayaan budaya, bahasa, dan sastra merupakan aspek integral dalam pembinaan bangsa, karena itu Anwar meminta semua pihak untuk tidak coba-coba meremehkan penggunaan Bahasa Melayu.

Dalam cuitannya di X, Anwar mengatakan Dewan Bahasa dan Pustaka harus lebih banyak bergerak melakukan pemberdayaan Bahasa Melayu dan menjamin bahwa pemerintah akan mendukung upaya tersebut.

Anwar juga mengajak semua pihak untuk mengapresiasi kontribusi para sastrawan Tanah Air dalam membudayakan Bahasa Melayu kendati mereka menghadapi tantangan untuk menarik minat generasi muda memperhalus bahasa nasional.

Baca juga: Komite Pengembangan Bahasa Melayu ASEAN bakal dibentuk di Malaysia

Baca juga: Stafsus Presiden dukung pembangunan Museum Bahasa Melayu

RI-Malaysia sepakat Bahasa Melayu jadi bahasa resmi ASEAN