Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkapkan terdapat tiga aspek yang menjadi motor penggerak dalam transformasi sistem pendidikan di Indonesia yaitu Asesmen Nasional, Rapor Pendidikan dan Kurikulum Merdeka.

“Asesmen Nasional, Rapor Pendidikan, dan Kurikulum Merdeka merupakan motor penggerak bagi transformasi sistem pendidikan di Indonesia,” kata Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo dalam Taklimat Media di Jakarta, Rabu.

Menurut Anindito, ketiga program tersebut masing-masing memiliki peran penting dan saling terkait satu dengan yang lainnya seperti Asesmen Nasional memiliki peran untuk memotret kualitas proses, hasil belajar, dan lingkungan belajar.

Hasil dari Asesmen Nasional dapat menjadi alat ukur yang lebih komprehensif dalam menilai akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan.

Baca juga: BSKAP Kemendikbudristek luncurkan buku "Bangkit Lebih Kuat"

Kemendikbudristek saat ini sedang melaksanakan Asesmen Nasional 2023 untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat yang hasilnya nanti akan disampaikan kepada satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan publik melalui Rapor Pendidikan.

Pada September lalu, Kemendikbudristek meluncurkan Rapor Pendidikan Indonesia 2023 yang kini dilengkapi halaman ringkasan untuk memudahkan identifikasi prioritas pembenahan, halaman akar masalah, serta fitur inspirasi benahi untuk memantik perencanaan pembenahan.

Saat ini Rapor Pendidikan untuk satuan pendidikan telah diakses oleh lebih dari 74 persen satuan pendidikan, sedangkan Rapor Pendidikan untuk daerah telah diakses oleh seluruh pemerintah daerah.

Untuk Kurikulum Merdeka, Anindito menjelaskan kurikulum ini memberikan kebebasan bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan situasi serta kondisi murid dan lingkungannya.

Baca juga: BSKAP: Fitur baru Rapor Pendidikan permudah perencanaan berbasis data

Hingga kini sudah lebih dari 80 persen satuan pendidikan di Indonesia yang secara sukarela telah menerapkan Kurikulum Merdeka dan ditargetkan pada 2024 dapat diimplementasikan di seluruh satuan pendidikan.

Dalam implementasinya, pemerintah menyediakan beragam dukungan, salah satunya adalah buku teks Kurikulum Merdeka dengan menyertakan gambar visual sehingga tidak menyiratkan kewajiban bahwa siswa kelas satu SD sudah harus dapat membaca dan berhitung

Direktur Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) Mark Heyward menambahkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan sepanjang 2020–2023 oleh BSKAP Kemendikbudristek bersama INOVASI menemukan indikasi adanya pemulihan pembelajaran.

Temuan tersebut dipublikasikan dalam buku Bangkit Lebih Kuat: Studi Kesenjangan Pembelajaran yang diluncurkan September lalu yang salah satunya menunjukkan bahwa kurikulum yang fleksibel mampu mendorong pemulihan pembelajaran dua kali lebih cepat dibanding Kurikulum 2013.

Baca juga: Kemendikbudristek: Perlu inovasi dalam penguatan Kurikulum Merdeka

“Kami mendukung penuh BSKAP Kemendikbudristek dalam memperkuat implementasi program prioritas untuk mengakselerasi pemulihan pembelajaran setelah COVID-19 termasuk Kurikulum Merdeka,” kata Mark.