Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya menyatakan bahwa Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo, harus fokus pada upaya modernisasi sektor pertanian.

Peneliti senior PPKE FEB Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso kepada ANTARA di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu mengatakan bahwa modernisasi sektor pertanian menjadi sebuah keharusan dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

"Modernisasi sektor pertanian menjadi sebuah keharusan dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian," kata Joko Budi.

Joko Budi menjelaskan, modernisasi tersebut, penting dilakukan di tengah gempuran alih fungsi lahan yang saat ini meningkat seiring pergeseran struktur perekonomian dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.

Menurutnya, modernisasi sektor pertanian juga menjadi hal yang penting karena saat ini para pekerja di sektor utama tersebut berusia rata-rata di atas 40 tahun. Hingga saat ini, sektor pertanian belum memberikan daya tarik bagi generasi muda.

"Modernisasi sektor pertanian menjadi penting mengingat terjadi aging farmer, dimana pekerja di sektor pertanian rata-rata di atas 40 tahun. Sektor pertanian belum mampu memberikan daya Tarik bagi generasi milenial, apalagi gen Z," katanya.

Selain itu, Menteri Pertanian baru juga harus fokus pada sisi on farm dan off farm sektor pertanian. Pada sisi on farm, lanjutnya, Menteri Pertanian harus mampu ketersediaan input produksi pada sektor tersebut.

"Mulai kepastian ketersedian pupuk, bibit, dan obat-obatan yang dibutuhkan di sektor pertanian, termasuk menjamin kepastian distribusinya tepat sasaran, khususnya yang dibiayai dari mekanisme subsidi," katanya.

Kemudian, lanjutnya, juga perlu dilakukan sinergi lintas kementerian dalam penyediaan sumber air, bendungan, dan sarana irigasi untuk memastikan keberlanjutan produksi pertanian yang lebih tahan terhadap bencana kekeringan maupun dampak El Nino.

"Sementara pada sisi off farm, sejumlah pekerjaan rumah juga harus diselesaikan seperti kepastian harga jual produk, karena daya tawar petani yang lemah terhadap para tengkulak dan pemodal besar," katanya.

Selain itu, juga perlu upaya memperkuat keterkaitan sektor pertanian kepada sektor industri manufaktur melalui pengembangan agribisnis. Kebijakan tersebut, dinilai menjadi solusi agar produk pertanian bisa terserap sepenuhnya saat panen melimpah.

"Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan melanjutkan sistem pembiayaan berbasis resi gudang. Ini bertujuan untuk menghindari sistem ijon, dan penyediaan modal bagi para petani," katanya.

Hal lain yang juga tidak kalah penting, lanjutnya, adalah memperkuat kolaborasi lintas kementerian dalam menciptakan struktur pasar komoditas pertanian yang sehat. Dengan fokus pada hal-hal terkait tersebut, pondasi sektor pertanian dalam negeri akan semakin kokoh.

"Pondasi pembangunan sektor pertanian akan semakin kokoh sebagai modal mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan," katanya.

Presiden Joko Widodo melantik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri karena terjerat kasus dugaan korupsi. Presiden meminta Menteri Pertanian untuk memperkuat produksi komoditas strategis.

Kementerian Pertanian, menargetkan produksi beras pada 2024 mencapai 35 juta ton, atau meningkat dibandingkan 2023 yang sebanyak 31 juta ton.

Baca juga: Amran jamin tak ada konflik kepentingan posisi Mentan dan pengusaha
Baca juga: Plt Mentan soal pelantikan Amran: Tidak diragukan lagi integritasnya