Pekanbaru (ANTARA) - Indonesia dan Malaysia menjajaki kerja sama dalam tingkat global menangani hasil dari Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR/European Union Deforestation Regulation).

"Alhamdulillah hasil dari kerja sama tersebut berlanjut dengan pembahasan EUDR ini dengan Eropa supaya aturan yang mereka buat tidak memberi dampak negatif terhadap pegiat industri sawit Indonesia dan Malaysia," kata Dato Syed Md Hasrin Syed Hussin, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident Malaysia untuk Republik Indonesia dalam keterangannya di Pekanbaru, Rabu.

Menurut Dato Syed Md Hasrin Syed Hussin, Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang menghasilkan sawit terbesar di dunia, sehingga penting bagi kedua negara bekerja sama dalam mempromosikan minyak sawit di pasar dunia.

Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga dituntut untuk menangani perkara negatif atau kampanye negatif terhadap penggunaan produk sawit untuk berbagai industri.

"Karena deforestasi secara kuantitatif adalah perubahan tutupan suatu wilayah dari berhutan menjadi tidak berhutan, dari suatu wilayah yang sebelumnya memiliki bertajuk berupa hutan atau vegetasi pohon dengan kerapatan tertentu menjadi bukan hutan, bukan vegetasi pohon atau bahkan tidak bervegetasi," katanya lagi.

Ia menjamin bahwa kerja sama sawit atau peladangan sawit antara Indonesia dan Malaysia fokus pada pemanfaatan alam sekitar agar masyarakat sejahtera. Bahkan, Malaysia dan Indonesia memiliki sertifikasi-sertifikasi di bidang sawit, sehingga industri sawit dapat membantu pembangunan daerah sekaligus mengentaskan kemiskinan di wilayah masing-masing.

Gubernur Riau Syamsuar pada pertemuan dengan (LBBP) Designate Resident Malaysia untuk Republik Indonesia itu memaparkan beragam potensi di Riau semoga pengusaha asal Malaysia berminat berinvestasi di Riau.

"Atas kedatangan Dubes Malaysia ini ke Riau akan menambah minat pengusaha dari Malaysia untuk berinvestasi di Riau. Apalagi selama ini Provinsi Riau merupakan daerah yang paling diminati pengusaha-pengusaha dari Malaysia untuk berinvestasi di bidang ekonomi, pariwisata, dan pendidikan," demikian Syamsuar.
Baca juga: Gapki sebut perlu penyamaan persepsi hadapi kampanye negatif sawit
Baca juga: Wamendag: diskriminasi minyak sawit langgar kepentingan nasional RI