Jayapura (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo akan terus mengawal percepatan pembangunan di Papua tetapi juga ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemilu pada 2024 di daerah itu.

"Karena ada beberapa kabupaten yang belum mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serentak pada 2024," katanya di sela-sela workshop percepatan pembangunan perspektif otonomi dan daerah otonomi baru di Jayapura, Selasa.

Menurut Wetipo, ini akan menjadi atensi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga workshop yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura merupakan gagasan yang sangat baik dalam memberikan informasi yang baik kepada masyarakat asli Papua.

"Karena selama ini banyak informasi yang ingin diketahui Orang Asli Papua (OAP) untuk hak mereka tetapi tidak pernah ada sosialisasi dengan baik bagi masyarakat" ujarnya.

Dia menjelaskan Kemendagri telah mengeluarkan surat untuk dilakukan sosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 dan PP Nomor 107 di mana dalam kebijakan tersebut ada hak-hak yang harus didapat oleh OAP.

"Tetapi ternyata sampai saat ini merekan belum mendapatkan informasi yang jernih apalagi dengan adanya empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua itu," katanya.

Dia menambahkan adanya pemekaran empat DOB di Tanah Papua harusnya mengangkat harkat dan martabat OAP sehingga jangan sampai pemekaran yang sudah dilakukan dijadikan sebagai ajang untuk melakukan tindak pidana korupsi

"Ini tidak boleh terjadi sehingga kembali memiskinkan rakyat karena rakyat akan sejahtera, aman atau tidak sangat ditentukan oleh kepala daerah

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey mengatakan kebijakan dari pemerintah pusat untuk memekarkan daerah di Papua harus menjadi ruang yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat di daerah itu.

"Sehingga dalam workshop ini diharapkan masyarakat Papua bisa mengawasi dan mengetahui berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat," katanya.

Menurut Pekey, berbicara tentang Papua pertama tentu ialah percepatan pembangunan karena itu bisa mengurai berbagai permasalahan di Tanah Papua

"Karena itu pemerintah telah memberikan kebijakan khusus dengan membentuk daerah otonomi baru itulah sebabnya kami dalam workshop ini kami mengundang semua kepala daerah seluruh Tanah Papua," ujarnya.