Surabaya (ANTARA) – Membahas mekanisme barang kiriman bagi para Pekerja Migran Indonesia, Bea Cukai Tanjung Perak bersama Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jawa Timur menggelar dialog dengan seluruh Perusahaan Jasa Titipan (PJT) di Tanjung Perak pada Kamis, 19 Oktober 2023 di Kantor Bea Cukai Tanjung Perak.





“Pembahasan mekanisme pengiriman barang impor milik Pekerja Migran Indonesia ini sangat penting, guna memediasi antara kebutuhan dengan ketentuan impor barang kiriman yang baru,” tegas Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak, Dwijanto Wahjudi.




Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 tahun 2023, yang berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2023. Di antara sejumlah perubahan yang signifikan pada ketentuan impor barang kiriman adalah adanya pembedaan perlakuan antara impor barang kiriman hasil perdagangan dan selain hasil perdagangan.




“Dialog ini menghasilkan kesepakatan dari seluruh pihak untuk mematuhi ketentuan yang berlaku,” jelas Dwijanto.




Ia menambahkan, dari pertemuan tersebut juga diketahui bahwa BP2MI saat ini juga dalam tahap akhir pembangunan aplikasi berbasis web untuk memvalidasi data pengiriman barang oleh Pekerja Migran Indonesia. “Semoga segala upaya ini dapat berdampak positif dan memberikan kemudahan bagi para Pekerja Migran Indonesia.”