"YLKI Sumbar memperjuangkan konsumen akhir --pengguna jasa pelayanan--, karena sudah membutuhkan pelayanan yang baik dalam kondisi aman, nyaman dan tertib seperti layaknya operasional taksi di perkotaan maju," lata Ketua YLKI Sumbar Dahnil Aswad menanggapi aksi protes ratusan supir taksi lokal di Padang, Selasa.
Ia menjelaskan, YLKI Sumbar sudah memberi masukan kepada instansi terkait di tingkat provinsi untuk mewujudkan pelayanan yang prima terhadap konsumen.
Jadi masuknya perusahaan taksi lain ke daerah ini awalnya memang sudah disetujui YLKI Sumbar tanpa melihat perusahaannya.
Dukungan itu, mengingat bagaimana pelayanan prima dapat dinikmati konsumen dan berhak pula menentukan pilihannya sendiri.
"Semakin banyak taksi beredar di Sumbar, semakin bagus persaingan dan tentunya sisi pelayanan akan menjadi perhatian bagi pelaku usaha," ujarnya.
Jadi, kondisi sekarang tidak tertutup kemungkinan diberi kesempatan kepada perusahaan taksi lainnya, baik dari Sumbar sendiri maupun dari luar daerah untuk berinvestasi di provinsi ini.
Sebab, transportasi taksi pasarnya sudah banyak di Sumbar, termasuk untuk memajukan dunia kepariwisataan yang sudah ditetapkan sebagai destinasi.
Ia menyarankan, agar perusahaan taksi di Sumbar, termasuk dalam bentuk koperasi harus terus dilakukan pembinaan oleh pihak pemerintah daerah, termasuk memfasilitasi taksi yang sudah tua untuk dapat diremajakan.
Dukungan fasilitasi misalnya dengan memberi rekomendasi kepada pihak perbankan, agar pengusaha dan koperasi mendapat kemudahan memperoleh kredit, sesuai peraturan yang berlaku.
Kemudian, menurut dia, perlu pula diperhatikan adanya keluhan-keluhan tentang pungutan yang dianggap memberatkan pengusaha/sopir taksi di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), sehingga dampak akhirnya harga yang tinggi dibebankan kepada konsumen.
YLKI Sumbar juga meminta pemerintah daerah bersama jajarannya untuk tetap membina dan memberi peluang kepada pengusaha dan koperasi taksi yang ada di daerah ini untuk membenahi manajemennya, serta memberi kesempatan untuk pengembangan usaha.
"Kita minta agar tidak terjadi keributan antar sopir taksi di lapangan, karena bisa berakibat pada pengguna jasa atau konsumen yang sejatinya mereka berhak menentukan pilihannya sendiri," ujarnya.
(KR-SA/M009)