Jakarta (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menerima konsekuensi menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari koalisi partai, kata anggota Majelis Syuro PKS, Idris Luthfi.

"Dalam melakukan penolakan kenaikan BBM, kami sudah siap apapun konsekuensinya. Termasuk langkah yang akan diambil Sekretariat Gabungan (Partai Koalisi) dan Presiden SBY kepada PKS," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Selasa.

Anggota Komisi VII DPR RI itu mengatakan, semua anggota DPR dari PKS sudah sepakat menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

PKS, katanya, sudah berkomunikasi dengan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi mengenai hal itu.

"Setgab memang kecewa. Keluar dari Setgab memang ada wacana. Tapi itu hak orang per orang dan bukan sikap fraksi. Keputusan keluar Setgab itu kewenangan Majelis Syuro," katanya.

Menurut dia, PKS memandang rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah mengelola BBM bersubsidi.

"Seharusnya pemerintah sudah memiliki langkah-langkah pengendalian. Pembatasan BBM untuk industri dan pertambangan tidak terkontrol oleh pemerintah," kata dia.