Gaza (ANTARA News) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunjuk seorang akademisi untuk menempati posisi sebagai perdana menteri baru, kata kantor berita resmi Palestina, WAFA.




Abbas menjatuhkan pilihan kepada Rami Hamdallah (54), seorang profesor linguistik yang sejak 1998 memimpin An Najah National University dan tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan sebelumnya.




Hamdallah akan menggantikan Salaam Fayyad, yang pada April mengundurkan diri, menurut laporan setelah berseteru dengan Abbas soal batas kewenangannya, namun sampai sekarang masih menjalankan tugas.




"Presiden Abbas telah memerintahkan Rami Hamdallah untuk membentuk kabinet baru," demikian laporan WAFA yang dikutip Kantor Berita Rusia, RIA Novosti.




Selama pertemuan dengan Hamdallah di kediamannya di Ramallah, Abbas menegaskan lagi kesepakatan bulan Mei dengan gerakan Hamas--yang menguasai Jalur Gaza-- untuk membentuk pemerintahan bersama dalam tiga bulan.




Kantor Hamas mengecam penunjukan perdana menteri baru tersebut dan menyebutnya "ilegal" karena dilakukan tanpa konsultasi awal dengan mereka.




"Kabinet itu tidak mewakili rakyat Palestina. Status kabinet baru itu ilegal," kata Juru Bicara Pemerintahan Hamas, Taher al-Nunu, pada Minggu (2/6).




Hamas telah menguasai Gaza sejak 2007, sementara faksi rivalnya, Fatah, memegang kendali Tepi Barat.




Hamas dan Fatah telah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi untuk mengakhiri perpecahan pahit mereka pada April 2011, namun pembicaraan tentang pembentukan satu pemerintahan bersama terhenti sampai bulan lalu.