Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan kualifikasi guru di Papua tidak mesti sama atau mengikuti standar seperti di wilayah lain.

"Sebaiknya guru diangkat dari putra Papua saja dan kualifikasinya tidak harus seperti di tempat lain," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu.

Muhadjir mencontohkan siswa tamatan SMA dapat ditambah pelatihan peningkatan kompetensi selama satu tahun. Setelah itu, mereka bisa mengajar siswa setara Sekolah Dasar (SD).


Baca juga: Kisah Bripka Septinus merangkap jadi guru di pedalaman Papua

Baca juga: Kemensos bantu kirim guru ke pedalaman Papua Pegunungan
Menurut dia usulan tersebut dapat menjawab masalah kekurangan guru di Papua untuk sementara waktu yang selama ini selalu dikeluhkan.

"Kan, dulu ada SGB (sekolah guru bawah), bahkan tamatan SMP dulu bisa ngajar di SD dulu," kata dia.

Ia mengatakan permasalahan dan opsi pemerataan guru di Papua tersebut akan dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah di Papua baru mencapai 7,02 tahun dan di Papua Barat tercatat hanya 7,84 tahun.

Begitu pula dengan tenaga perawat, menurut dia perawat di Papua tidak harus memiliki kualifikasi seperti perawat di daerah lain.

Paling penting, kata dia, mereka telah mengerti bagaimana memberikan pelayanan kesehatan primer.
"Karena kalau harus nurse dengan kualifikasi di RS di sini, siapa yang mau ke sana? Dan itu harus anak dari sana. Saya lihat anak-anak SMA di sana pintar-pintar kalau dia diberi upskilling di bidang tertentu sudah cukup untuk sementara," katanya.

Baca juga: Guru-nakes jarang tugas, warga Etna Papua Baratlapor ke Bupati Kaimana

Baca juga: Puluhan guru P3K datangi DPRD Papua karena belum terima honor