Palu (ANTARA News) - Pemerintah Kota Palu berencana menambah pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 2 x 18 megawatt untuk menambahi kapasitas terpasang saat ini 2 x 15 megawatt.

"Kita mau tambah investasi pembangkit lagi, tapi masyarakat sekitar masih menolak. Makanya sekarang kami masih sosialisasikan dulu kepada masyarakat," kata Wali Kota Palu Rusdy Mastura di Palu, Minggu.

Rusdy Mastura mengatakan, pembangkit itu akan dibangun di area PLTU yang ada karena lokasinya masih mencukupi.

Dia mengatakan investor yang akan berinvestasi masih tetap investor yang sama pada pembangkit sebelumnya, yakni dari China.

Cudi mengatakan investasi itu dibutuhan karena kebutuhan listrik akan terus berkembang meskipun nanti PLTA Sulawena, Poso sudah terkoneksi dengan jaringan PLN Palu.

Masyarakat di sekitar lokasi pembangkit di Kelurahan Mpanau, Palu Utara, beberapa waktu lalu memprotes perusahaan dan pemerintah daerah karena menganggap limbah hasil pembakaran batubara berbahaya bagi lingkungan.

"Hasil penelitian hasil pembakaran batu bara itu bukan bahan berbahaya, justru lebih berbahaya limbah rumah sakit," kata Cudi.

Dia mengatakan pemerintah Kota Palu sedang melakukan sosialisasi rencana pemanfaatan limbah hasil pembakaran batu bara menjadi bahan baku batako ringan karena itu bukan bahan berbahaya.

Dia mengatakan rencana pembuatan batako ringan tersebut sedang dalam penelitian agar bisa mendapatkan hasil yang berkualitas dan ringan melalui proses campuran bahan-bahan tertentu. Selain itu juga bisa ditambah dengan sekam padi.

Ketua Harian DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah itu mengatakan jika limbah hasil pembakaran itu sudah dimanfaatkan maka akan menambah penghasilan ekonomi masyarakat sekitarnya.

Ia mengatakan dirinya juga sudah meminta PT Pusaka Jaya Palu Power selaku operator PLTU tersebut agar menanami pohon bakau di sekitar lokasi pembangkit sehingga bisa membantu menghalau debu hasil pembakaran PLTU.

Selain itu, kata dia, perusahaan juga diminta membeli mobil mbulance agar bisa digunakan masyarakat setempat. "Itu kalau mereka setuju," katanya.

Cudi mengatakan rencana penambahan pembangkit tersebut tergantung dari kesiapan masyarakat sekitar karena pemerintah kota sendiri tidak bisa memaksakan mereka untuk menerimanya.

Dia mengatakan penambahan pembangkit tersebut tidak lagi melakukan pembebasan lahan karena lahan yang ada saat ini cukup untuk penambahan pembangkit baru.