Beijing (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe di China World Hotel, Beijing, China, pada Selasa.

Kedua pemimpin membahas peningkatan kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang.

Pada bidang ekonomi, Presiden Jokowi menyambut baik keinginan Sri Lanka dalam membentuk perjanjian perdagangan preferensi (preferential trade agreement) dengan Indonesia.

Berdasarkan data, volume perdagangan Indonesia-Sri Lanka turun 27,5 persen pada 2022 sehingga membutuhkan upaya bersama dalam meningkatkan nilai perdagangan kedua negara.

"Untuk itu, saya menyambut baik keinginan Sri Lanka membentuk preferential trade agreement dengan Indonesia," kata Presiden Jokowi.

Jokowi juga mengharapkan Sri mencabut kebijakan larangan impor minyak sawit.

Jokowi menyebut minyak sawit komoditas unggulan Indonesia yang diproduksi dengan memperhatikan standar lingkungan.

Baca juga: Presiden Jokowi kunjungi Monumen Pahlawan Rakyat di Beijing

"Saya usul kita bentuk mekanisme khusus untuk membuka kembali akses pasar minyak sawit Indonesia di Sri Lanka," tambah Jokowi.

Terkait partisipasi BUMN Indonesia di Sri Lanka, Jokowi mengungkapkan beberapa BUMN Indonesia telah menjajaki kerja sama nyata dengan Sri Lanka.

Jokowi berharap Wickremesinghe mendukung kerja sama tersebut, terutama dalam bidang pengadaan gerbong kereta api dan pencetakan paspor elektronik Sri Lanka.

Terakhir, Presiden Jokowi dan Presiden Wickremesinghe membahas kerja sama ekonomi biru di mana Jokowi menyatakan dukungan Indonesia terhadap keketuaan Sri Lanka dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) periode 2023-2025 dan menyambut baik keinginan Sri Lanka menjadi ASEAN Sectoral Partner.

"Indonesia juga baru saja menyelenggarakan KTT AIS sebagai platform kerja sama negara kepulauan dan pulau untuk mendorong solusi inovatif pengelolaan laut yang berkelanjutan," kata Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Duta Besar Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun.

Baca juga: Erick Thohir: Pemerintah kaji ulang kebijakan investasi