Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo mengatakan pemotongan anggaran di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) dan Kementerian Kehutanan oleh pemerintah dinilai tak tepat.

"Untuk Kementerian Pertanian, dipotong sebesar RP1,6 triliun, KKP Rp470 miliar dan Kementerian Kehutanan sebesar Rp350 miliar," kata Firman Subagyo di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Ia menyebut, pemotongan anggaran di tiga kementerian itu tak lain karena imbas dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Ini dampak kenaikan BBM, imbasnya orang miskin, nelayan, petani yang terkena," kata politisi Golkar.

Disebutkannya, pemotongan anggaran oleh pemerintah adalah untuk pengentasan kemiskinan. Tapi untuk Kementerian Pertanian, KKP dan Kemenhut tidak perlu dilakukan karena tiga kementerian itu basis masyarakat.

"Seharusnya tiga kementerian itu ditambah anggaran, bukan dikurangi. Pemotongan anggaran dilakukan berdasarkan prioritas. Kalau dikurangi, misalnya dana untuk memproduksi beras, maka tentu akan berpengaruh pada hasil produksi beras," katanya.

Dia mengaku heran karena pemerintah memberikan beras miskin yang nilainya mencapai Rp4,7 triliun untuk kompensasi subsidi BBM.

"Rp4,7 triliun akhirnya untuk impor beras guna dibagikan untuk rakyat miskin," pungkas Firman.