Yogyakarta (ANTARA News) - Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan konflik di wilayah Thailand Selatan dapat diselesaikan dengan dialog yang didukung oleh pemimpin yang adil.

Hal itu disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini di sela-sela menjamu makan malam delegasi warga Thailand Selatan, Kamis malam, yang berkunjung ke Yogyakarta untuk mempelajari sistem pendidikan serta kepemimpinan untuk dapat diterapkan dinegaranya.

"Untuk melakukan dialog memang memerlukan waktu yang panjang. Hal itu lebih baik dari pada kita tidak pernah berani mengupayakannya sehingga menjadikan orang menjadi korban," katanya.

Sri Sultan dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Menteri Agama Suryadharma Ali tersebut juga memberikan nasihat bahwa pemimpin tidak boleh membedakan asal-usul serta agama rakyatnya. Pemimpin justru memiliki visi untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di daerahnya.

"Saya mengerti dan mendengar persoalan di Thailand . Saya miliki kepercayaan bahwa pemimpin Thailand juga beragama. Pemimpin harus memiliki rasa keadilan," katanya.

Sri Sultan juga mengemukakan bahwa sebagai pemimpin di Kraton Yogyakarta yang beragama Islam, namun ia tetap memiliki tugas untuk membangun kebersamaan antar agama.

"Memang itu bukan tugas yang mudah namun tetap harus menjadi kewajiban seorang pemimpin," katanya.

Selain itu, menurut Sultan, menjadi pemimpin juga harus menjamin keamanan rakyatnya baik secara hukum maupun secara nurani.

"Rasa aman dan nyaman bukan hanya aspek penegakan hukum tapi agar warga masyarakat nuraninya merasa nyaman," katanya.

Sementara itu, Deputi Sekjen Pusat Pemerintahan Provinsi Perbatasan Thailand Selatan (The Southern Border Province Administrative Centre/SBPAC), Lertkiat Wongpotipun mengaku kagum dengan Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa dan agama namun dapat hidup berdampingan dengan baik.

"Kedatangan kami ke Indonesia khususnya di Yogyakarta adalah untuk mencari jalan keluar konflik yang ada di Thailand Selatan. Kami akan menyampaikan semua masukan dari Sultan kepada perdana menteri kami," katanya.

Sebelumnya Delegasi Thailand Selatan yang terdiri atas pemerintah, tokoh masyarakat serta warga provinsi Pattani, Songkhla, Yala, Narathiwat dan Satun telah mengunjungi Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta serta Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak.

Kunjungan tersebut telah dijadwalkan oleh Kementerian Agama RI sebagai wujud kerjasama dengan pemerintah Thailand Selatan. Hal itu dilakukan untuk mencari jalan keluar konflik yang berlangsung di wilayah Thailand Selatan. (*)