Lombok Tengah (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan ekspor kerapu ke berbagai negara sebanyak 15.000 ton pada 2013 sehubungan dengan permintaan komoditas tersebut masih relatif cukup tinggi, antara lain, dari China dan Hong Kong.

"Di Hong Kong masyarakatnya lebih `minded` kerapu dibandingkan dengan Salmon," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo usai menebar 30.000 ekor benih kerapu di Desa Gerupuk, Lombok Tegah, NTB, Kamis.

Didampingi Dirjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Subjakto, dia mengatakan, pada tahun 2012 volume ekspor kerapu mencapai 10.200 ton dan ikan kakap 6.100 ton.

"Hingga kini, kita baru bisa memenuhi sekitar 30 persen permintaan ikan kerapu dari berbagai negara, khususnya China dan Hong Kong. Jadi, pemasaran hasil budi daya kerapu kita bisa dijamin tidak ada masalah," katanya.

Ia mengatakan, hingga kini, relatif cukup banyak pengusaha yang mengelola budi daya kerapu, baik di perairan NTB maupun provinsi lainnya di Indonesia.

Menurut dia, sentra produksi kerapu masih didominasi oleh 10 Provinsi penghasil utama, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Nangrooe Aceh Darusalam, Lampung, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Papua Barat, NTB, Maluku Utara, dan Provinsi Maluku.

Penghasil utama ikan kakap putih lain, yakni Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Maluku Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

"Oleh karena itu, pada setiap kunjungan ke daerah saya selalu meminta para bupati yang memiliki wilayah laut untuk membuat zonasi untuk mengatur ruang yang bisa dimafaatkan untuk wisata bahari, budi daya rumput laut, dan kerapu," katanya.

Selain itu, kata Sharif, dengan zonasi ini para investor bisa lebih nyaman dan memberikan iklim yang kondusif untuk membuka usaha. Mereka mendapat izin untuk mengelola lokasi usaha itu tanpa diganggu oleh pihak lain.

Berbagai persoalan yang terjadi selama ini, menurut dia, sudah ditertibkan, antara lain, dengan membuat zonasi. Kabupaten Lombok Tegah merupakan salah satu kabupaten yang telah membuat zonasi peruntukan perairan laut.

Terkait dengan belum memadainya infrastruktur jalan menuju lokasi budi daya, Sharif mengakui, hingga kini, masih perlu diperbaiki, terutama di Indonesia Timur.

"Masalah infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat dan pengusaha ini akan kita perhatikan dan akan dikoodinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), termasuk dengan Kementerian Perhubungan," kata Sharif.
(M025/D007)