Jakarta (ANTARA) - PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mengalihkan rute Blok M-Kota (Koridor 1) karena adanya aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat dan sekitarnya.

"Saat ini layanan yang mengalami penyesuaian pada rute Blok M – Kota (Koridor 1) menjadi via Cideng di kedua arah dan untuk saat ini halte Bank Indonesia (arah Kota) dan halte Monas sementara berhenti beroperasi," kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT TransJakarta Wibowo kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Penyesuaian dilakukan agar pelanggan tetap bisa beraktivitas serta menyesuaikan perjalanan selama aksi masa berlangsung.
Selain itu, penyesuaian juga diberlakukan untuk layanan non BRT rute Pantai Maju – Balaikota (1A) sehingga untuk sementara tidak dapat melayani masyarakat di halte Monas, halte Balai Kota dan bus stop Balai Kota.

Baca juga: TransJakarta prioritaskan bus listrik layani non BRT

Selanjutnya Rute Monas – Pulogadung (Koridor 2), pada arah Pulogadung mengalami penyesuaian rute menjadi Pulogadung - Senen - Kwitang, Gambir 1 - Istiqlal - Juanda - Pecenongan - Lampu Merah Harmoni - lurus ke Halte Petojo.
Sementara, arah sebaliknya via Pejambon - Kwitang dan normal sampai Pulogadung. Lalu, untuk arah Pulogadung tidak dapat melayani masyarakat di halte Monas, Balai Kota dan Gambir 2.

Penyesuaian diberlakukan pada rute Kalideres Monas (Koridor 3) sehingga untuk sementara tidak dapat melayani halte Monas di kedua arah.


Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 1.992 personel untuk mengamankan sidang pembacaan putusan perkara gugatan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.

Baca juga: TransJakarta targetkan 10 ribu lebih armada listrik pada 2030

"Personel yang melaksanakan pengamanan sejumlah 1.992 petugas," kara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, di Jakarta, Senin.

Trunoyudo menjelaskan ribuan personel tersebut merupakan pasukan gabungan baik Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.