PM Baru Timtim Memulai Tugas dengan Penyerahan Senjata
11 Juli 2006 21:18 WIB
Liquica, Timor Timur (ANTARA News) - Perdana Menteri Timor Timur Jose Ramos-Horta memulai tugas barunya Selasa dengan mengumpulkan senjata dari warga sipil ketika negara itu berusaha untuk bangun kembali dari banjir kekerasan.
Penerima hadiah Nobel itu dilantik sebagai perdana menteri negara kecil tersebut Senin, yang memunculkan harapan akan stabilitas setelah kerusuhan mengguncang ibukota, Dili, Mei dan menyebabkan tewasnya 21 orang.
Ramos-Horta, yang telah melobi bagi penyerahan senjata yang hilang dalam kerusuhan itu, menerima sejumlah senapan serbu dari Vicente "Railos" de Conceicao dan puluhan pengikutnya.
"Hari ini adalah hari yang sangat penting dalam sejarah negara kita. Kita akan bergerak menuju proses untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban di Timor Timur," kata perdana menteri itu dalam pidato pada ratusan orang yang menghadiri upacara penyerahan tersebut.
Railos menuduh pendahulu Ramos-Horta sebagai perdana menteri, Mari Alkatiri, telah membayar kelompoknya untuk membasmi saingan politik Alkatiri.
Alkatiri mundur bulan lalu di tengah tekanan untuk bertanggungjawab atas krisis itu. Ia menghadapi pertanyaan mengenai tuduhan bahwa ia menyetujui menteri dalam negerinya, Rogerio Lobato, untuk membagikan senjata. Lobato menghadapi tuduhan kriminal.
De Conceicao mengatakan ia meminta maaf karena telah menyimpan senjata itu. "Kami minta maaf pada rakyat, pemerintah, presiden dan uskup serta utusan khusus PBB," katanya seperti dikutip AFP.
Ramos-Horta mengatakan pada televisi milik-pemerintah Senin malam bahwa prioritas segeranya adalah untuk memulihkan ketertiban dan memperkuat ekonomi dan bahwa ia tidak akan memulai perombakan besar pemerintah.
"Menurut pendapat saya...pemerintah sekarang ini tidak akan berubah banyak. Akan memerlukan sangat banyak waktu untuk membentuknya lagi atau menyusunnya lagi secara lengkap karena kita menghadapi masalah keamanan, pengungsi dan anggaran," katanya.
Selasa malam, perdana menteri baru itu juga menerima laporan mengenai transparansi yang disiapkan tahun lalu dari Wakil PBB Sukehiro Hasegawa, menurut satu pernyataan PBB.
Penyerahan itu, yang sedianya April, ditangguhkan karena "memburuknya situasi keamanan"
Pemerintah baru itu, yang akan memerintah hingga pemilihan Mei tahun depan, akan dilantik Rabu dan akan bertemu Kamis untuk membahas anggaran 2006-7, kata Hasegawa. Tahun fiskal lalu telah berakhir 30 Juni.
Dalam satu pidato pada bangsa, Presiden Xanana Gusmao minta pemerintah untuk memperbarui militer dan polisi guna menghindari berulangnya kekerasan.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
Tags: