Depok (ANTARA) - Anggota MPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur iming-iming mendapatkan politik uang saat pesta demokrasi lima tahunan yang akan digelar pada tahun 2024 karena tindakan itu bertentangan dengan Pancasila.

"'Money politic' (politik uang) itu tidak Pancasila," tegas Nur Azizah Tamhid dalam acara "Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Sistem Demokrasi Pancasila" di Depok, Jawa Barat, Minggu.

Ia mengatakan jangan sampai nanti ada tawaran satu suara dihargai Rp500 ribu maka suaranya akan beralih kepada pihak tertentu. Dia meminta jangan sampai terjadi seperti ini sehingga demokrasi tidak berjalan.

Dia mengatakan ciri- ciri demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat dan kekuasaan politik ada di tangan rakyat melalui pemilu yang demokratis untuk memilih pemimpin sehingga jangan dihancurkan dengan politik uang.

Selain itu, Nur Azizah Tamhid menyoroti degradasi moral bangsa dan kurang teguhnya dalam memegang prinsip demokrasi Pancasila. Ia mengambil contoh terkait kebebasan dalam berekspresi.

Baca juga: Bawaslu RI sebut politik uang di DIY pada posisi rawan sedang
Baca juga: KPK: Parpol komponen penting cegah politik uang

Dengan alasan kebebasan berekspresi dan HAM, papar dia, saat ini banyak nilai yang tak sesuai dengan Pancasila dipropagandakan dengan gencar. Nur Azizah mencontohkan propaganda LGBT dan pergaulan bebas yang beralasan HAM.

"Keberadaan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila. Menurut Nur Azizah, dalam sila pertama Pancasila disebutkan bahwa rakyat Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kita menggunakan norma agama dalam bermasyarakat di NKRI," katanya.

Ia mengatakan perilaku LGBT tidak dibenarkan dan bertentangan dengan norma agama di Indonesia karena menyalahi kodrat sebagai manusia. Tidak ada satu pun agama di Indonesia yang mewajarkan fenomena LGBT.