Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hilirisasi menjadi strategi Pemerintah Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi negara di tengah tensi geopolitik.

Pasalnya, Indonesia kaya atas sumber daya alam, termasuk mineral yang banyak dibutuhkan di era pesatnya industri baterai dan kendaraan listrik.

“Oleh karenanya, dalam konteks perdagangan global, pemerintah melakukan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Bendahara Negara itu menjelaskan peningkatan tensi geopolitik dalam beberapa waktu terakhir akan menimbulkan situasi ketidakpastian dan mempengaruhi proyeksi ekonomi ke depan.

Namun demikian, di tengah situasi global yang dinamis, Sri Mulyani menyebut Indonesia justru punya posisi sangat strategis berkat sumber daya alamnya.

Baca juga: Menkeu minta MDB hati-hati soal keberlanjutan fiskal

Baca juga: Menkeu: Pemerintah harus jadi penggerak utama atasi perubahan iklim

“Saat ini kita fokus memperbaiki dan memperkuat struktur ekonomi, salah satunya melalui kebijakan hilirisasi, dengan membangun lebih banyak smelter yang akan meningkatkan nilai tambah dan memperkuat keseimbangan eksternal kita,” ujar dia.

Upaya memperkuat fundamental ekonomi, sambung Menkeu, juga dilakukan pemerintah melalui penerapan berbagai kebijakan omnibus law, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan sebagainya.

Penguatan juga termasuk perbaikan di sektor bank, lembaga keuangan non-bank, dana pensiun, pasar saham, termasuk inovasi pembukaan bursa karbon.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro berpendapat inisiatif hilirisasi pemerintah bisa menjadi salah satu kunci untuk menjaga kinerja investasi pada tahun politik.

Hal itu ia sampaikan saat Media Gathering Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Puncak, Bogor, Selasa (26/9).

Selain hilirisasi nikel yang telah dijalankan, Asmo menilai pemerintah juga bisa mengoptimalkan hilirisasi pada industri lain. Terlebih, bila menimbang potensi investasi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang sangat besar.

Baca juga: Menkeu tekankan tiga isu penting di forum World Bank-IMF

Baca juga: Menkeu: Keanggotaan RI dalam OECD kokohkan fondasi ekonomi negara