Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengajak dunia usaha dan industri untuk mengembangkan sektor pendidikan agar bisa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

"Kami mengundang industri dan dunia kerja sebagai co-creater pendidikan," kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Kiki Yulianti dalam seminar bertajuk kolaborasi Nasional menuju Indonesia Kompeten 2030 yang digelar di aula BPJS Kesehatan, Jakarta, Sabtu.

Kemendikbudristek menawarkan kepada dunia usaha dan industri untuk mengambil alih sekolah-sekolah yang kini dikelola oleh pemerintah.

Kiki menjelaskan ketimbang dunia usaha dan industri membangun sekolah baru atau kampus baru lebih baik masuk ke sekolah-sekolah milik pemerintah, lalu membentuk SDM bersama para akademisi di dalamnya untuk menghasilkan SDM yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

Dengan demikian, lanjutnya, dunia usaha dan industri tidak perlu lagi memikirkan akreditasi dan mencari tenaga pendidik karena itu adalah urusan pemerintah, termasuk membangun gedung. Sedangkan, pemerintah tidak perlu lagi memikirkan kurikulum pendidikan harus bagaimana dan para praktisi mengajarnya di mana.

Baca juga: Kemendikbud: Kurikulum jadi aspek vokasi responsif terhadap industri

"Para begawan MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia) kami mohon bantuan untuk memberi inspirasi di kelas-kelas kami dan di ruang-ruang kuliah kami," kata Kiki.

Sebagai seorang akademisi, Kiki mengungkapkan ada beberapa hal yang tidak dimiliki oleh para akademisi meski punya gelar.

Pertama, akademisi tidak punya pengalaman praktis tentang itu, mereka tahu teori tetapi tidak tahu kenyataan. Kedua, akademisi belum tentu mampu menginspirasi.

Menurut Kiki, mahasiswa yang kuliah seringkali memilih jurusan atas dasar profesi orang tua atau tetangga, misalnya ayahnya pengusaha ikan, maka anaknya kuliah jurusan perikanan.

Apabila dunia usaha dan industri masuk ke ruang-ruang kelas pemerintah, maka mereka bisa menginspirasi para siswa dan mahasiswa tentang berbagai profesi yang menarik di luar sana.

"Kami punya tidak banyak, walaupun belum juga sangat sempurna, itu adalah laboratorium," kata Kiki.

Baca juga: Kemendikbudristek sebut kepercayaan industri terhadap SMK meningkat

Ia mengatakan pemerintah juga memiliki para pakar yang mumpuni, sehingga dunia usaha dan industri tidak perlu membuat program penelitian dan pengembangan sendiri.
Dengan aset laboratorium dan pakar, maka dunia usaha dan industri dapat menyelesaikan tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh perusahaan.

Hal itu juga dilengkapi dengan anggaran yang disebut dengan istilah matching fund. Setiap uang yang keluar dari dunia usaha akan diberi Rp1 yang sama dari Kementerian. Kalau untuk menyelesaikan suatu persoalan industri butuh Rp100, kata dia, maka dari dunia usaha cukup Rp50 dan pemerintah Rp50, lalu semua hasilnya untuk dunia usaha dan industri.

Pemerintah ingin para siswa dan mahasiswa untuk belajar langsung ke dalam dunia usaha dan industri agar menambah bekal pengalaman dan pengetahuan. Ketika pendidikan mereka selesai, maka mereka siap menghadapi tantangan pekerjaan.

"Kami hanya titip sedikit. Titipnya adalah tolong beri kesempatan mahasiswa kami ikut belajar dalam proses penyelesaian persoalan. Karena ini yang kita perlukan, anak-anak kita lebih juga tahu kenyataan bukan hanya teori," ujar Kiki.

"Jadi kita bisa berbagi resource untuk MSDM kita, berbagi resource untuk kepakaran kita, dan berbagi resource tentang peralatan," ujarnya.

Baca juga: Nadiem : kurikulum pendidikan vokasi harus berfokus pada industri