Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD DKI Justin Adrian meminta Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo menjelaskan alokasi anggaran Rp145 miliar untuk jembatan penyeberangan.

"Kita minta penjelasan rinci, saya tidak berani menyetujui, jangan sampai ini jadi temuan," kata Justin saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Justin menyoroti data di laman Smart Planning Budgeting RAPBD 2024 apbd.jakarta.go.id. di situ, Bina Marga akan melakukan pembangunan tiga jembatan penyeberangan namun tidak tertulis detail lokasi pembangunannya.

"Tertulis belanja modal jembatan penyeberangan sebesar Rp145 miliar dengan kode 5.2.04.01.02.0010 yang terbilang janggal dan bisa menjadi temuan di kemudian hari," katanya.

Justin membandingkan angka pembuatan penyeberangan yang tak masuk akal ini dengan pengalamannya di industri pertambangan sejak sebelum menjadi anggota legislatif.

Baca juga: Pembangunan jalan layang dan JPO Ciroyom sudah capai 43 persen
Baca juga: Bina Marga perbaiki pelat penyangga JPO Daan Mogot

Dia kebetulan pernah memfasilitasi perusahaan pertambangan untuk membangun jembatan sepanjang 70 meter, lebar enam meter dengan beban bisa dilewati truk batu bara berkapasitas 40 ton per truk. "Jembatan itu hanya menghabiskan Rp25 miliar," katanya.

Dengan demikian, dia menyatakan rasanya tidak masuk akal untuk pembangunan tiga jembatan penyeberangan bisa membutuhkan anggaran Rp145 miliar. Karena itu perlu ada kajian lebih lanjut.

"Artinya setiap jembatan menghabiskan hampir Rp50 miliar. Jelas saya tidak berani menyetujuinya," tegasnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah sebanyak lima pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang ditargetkan akan selesai tahun ini.

Lokasi pembangunan JPO baru, yaitu di Kebayoran Lama (Jakarta Selatan), Jalan Prof Soepomo (Jakarta Selatan), Jalan Pangeran Tubagus Angke (Jakarta Barat), Jalan Akses Marunda (Jakarta Utara) dan di dekat Stasiun Klender Jl I Gusti Ngurah Rai (Jakarta Timur).