Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan tiga isu penting pada forum IMF-World Bank Annual Meeting 2023, yakni kemiskinan, kesejahteraan, dan perubahan iklim.

“Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan mitigasi perubahan iklim harus berjalan beriringan. Di tengah situasi global yang kian dinamis, penanganan terhadap ketiga isu tersebut menjadi semakin kritis,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menkeu mengatakan Bank Dunia memiliki peran esensial dalam menciptakan suatu inovasi pembiayaan sekaligus memberi dampak positif di kancah global.

Bendahara Negara menyoroti langkah modernisasi penerapan model bisnis dan finansial untuk mengatasi keterbatasan pendanaan yang diambil oleh Bank Dunia. Menurutnya, upaya Bank Dunia mampu meningkatkan dampak positif dan pendekatan yang lebih modern.

Di samping itu, Menkeu menyinggung soal peran penting ASEAN, terutama mengenai keunggulan kawasan yang memiliki keragaman karakter. Sri Mulyani berharap IMF dapat melihat lebih dalam dari masing-masing negara anggota ASEAN.

“Tugas IMF untuk mengelola situasi keuangan global juga akan semakin kompleks. Saya berharap IMF dapat melihat lebih dalam dari masing-masing negara anggota ASEAN untuk dapat memberikan dukungan terbaik bagi kami dalam mengatasi situasi global,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu juga menyampaikan berbagai peran penting yang telah dilakukan Indonesia selaku pemangku Keketuaan ASEAN tahun ini.

“Mulai dari membahas isu ekonomi digital, keberlanjutan, ketahanan pangan, arsitektur kesehatan, pembangunan berkelanjutan, termasuk di dalamnya peluncuran ASEAN Taxonomy versi 2 untuk mendukung pembiayaan hijau,” jelas Menkeu.

Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri International Monetary Fund (IMF) - World Bank Annual Meetings 2023 yang diselenggarakan di Marrakesh, Maroko.

Sri Mulyani juga turut berpartisipasi dalam 54th Joint Governors’ Meeting of The WBG and IMF of the South-East Asia Constituency pada Rabu (11/10) waktu setempat.

Baca juga: Menkeu: Keanggotaan RI dalam OECD kokohkan fondasi ekonomi negara
Baca juga: Kemenkeu: Infrastruktur prasyarat RI keluar dari middle-income trap
Baca juga: Menkeu serahkan insentif fiskal ke daerah berkinerja baik