Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah saat ini belum berencana menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) khusus untuk melakukan penggantian Direksi PT Jamsostek meskipun karyawan perusahaan tersebut melakukan aksi demo menuntut perggantian angggota direksi. "Sementara ini tidak ada rencana RUPS khusus untuk pergantian Direksi (PT Jamsostek)," kata Meneng BUMN Sugiharto di kantor Wapres Jakarta, Senin, ketika ditanyakan apakah pemerintah akan melakukan penggantian direksi PT Jamsostek. Menurut Sugiharto, RUPS baru saja dilakukan minggu lalu, selain itu dari laporan per kuartal pertama 2006, perusahaan tersebut dinilai masih berjalan di rel yang benar. Ketika ditanyakan adanya aksi demo dari karyawan agar dilakukan pergantian direksi, Sugiharto menilai hal itu sebagai dinamika internal antara Serikat pekerja dengan perusahaan. "Berdasar UU no 19 tahun 2003, kita (pemerintah) yang berhak ganti direksi bukan karyawan," kata Sugiharto. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, tambahnya telah dilakukan pembicaraan internal dan diharapkan bisa segera diselesaikan secepatnya. "Saya harap agar terjadi simbiosis mutualisme antara perusahaan dan karyawan," kata Sugiharto. Mengenai adanya anggota dewan direksi yang sudah lewat batas waktunya, Sugiharto mengaku memang ada beberapa anggota komisaris yang telah jatuh waktunya namun belum dilakukan penggantian. Sebelumnya ratusan anggota Serikat Pekerja (SP) PT Jamsostek meminta Meneg BUMN memberhentikan Dirut PTB Jamsostek Iwan P. Pontjowinoto, karena dianggap tidak mampu memimpin perusahaan. Para demonstran menilai Iwan Pontjo bukan figur yang tepat, karena kesehariannya dalam memimpin perusahaan bersikap otoriter, memaki-maki dan selalu mengintimidasi para pejabat lainnya.(*)