Kediri (ANTARA News) - Bakal Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa menunggu hasil verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia soal dukungan ganda partai politik pengusung.

"Kami dengar pada 28 Mei KPU akan verifikasi ke Kementerian Hukum dan HAM serta ke Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK). Saya rasa itu sangat baik," katanya saat datang dalam acara peringatan Hari Lahir Muslimat Nahdlatul Ulama ke-67 di Kelurahan Burengan, Kecamatan Kota, Kediri, Minggu.

Ia menilai langkah yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi Jatim itu sudah tepat karena warga Jatim bisa mengetahui persoalan sebenarnya.

Ketua Umum Pucuk Pimpinan Muslimat NU itu juga menegaskan adanya dukungan ganda parpol itu tidak akan mengubah suara dukungan yang sudah masuk ke KPU Jatim. Jauh-jauh hari sebelumnya, ia telah melakukan komunikasi dan mendapatkan dukungan resmi dari kedua partai nonparlemen tersebut.

Menurut dia, setelah berkoordinasi dengan DPP Partai Kedaulatan, ketua umumnya tidak mengetahui adanya surat keputusan (SK) lain, kecuali untuk pasangan Khofifah-Herman. Begitu juga dengan Ketua Umum DPP PPNUI.

"Ketua umum tidak merasa menandatangani SK untuk kandidat lain kecuali pasangan Khofifah - Herman," tegasnya.

Ia enggan menanggapi adanya kasus ini sebagai salah satu bentuk indikasi kampanye hitam ataupun penjegalan dirinya untuk kembali bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim pada 29 Agustus mendatang.

Ia hanya mengatakan saat ini fokus untuk terus menyapa semua kalangan untuk persiapan pilkada dan terus melakukan safari dengan berkunjung ke seluruh daerah.

Khofifah berharap dengan menyapa langsung ke masyarakat, akan lebih memudahkan dalam melakukan pemetaan. Saat ini, ia juga sudah melakukan rapat intensif dengan calon wakil gubernur yang digandengnya, Herman S Sumawiredja, yang juga mantan Kepala Polda Jatim.

"Kami beberapa kali komunikasi, besok juga ada rapat lebih komprehensif dengan partai pengusung, yakni PKB dan pendukung lainnya. Dalam tim nantinya masing-masing partai ada tiga orang sebagai tim besar," ucap Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di era Presiden Gus Dur tersebut.
(KR-FQH/S024)