Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyampaikan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah berhasil melampaui target penggunaan alat kontrasepsi modern.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Andi Ritamariani mengatakan bahwa alat kontrasepsi modern sudah digunakan oleh 64,12 persen dari total 523.688 pasangan usia subur (PUS) di DIY.

Menurut siaran pers BKKBN di Jakarta, Selasa, angka itu sudah melampaui target penggunaan alat kontrasepsi modern yang ditetapkan sebanyak 56,1 persen dari total pasangan usia subur di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di wilayah Provinsi DIY, Andi mengatakan, Kabupaten Gunungkidul tercatat sebagai daerah dengan tingkat penggunaan alat kontrasepsi modern paling tinggi (70,91 persen).

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Andi mengatakan, Provinsi DIY juga berhasil menekan angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi.

Menurut dia, angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi berhasil ditekan menjadi 15,4 persen dari total pasangan usia subur, lebih rendah dari target yang ditetapkan 19,55 persen dari total pasangan usia subur di DIY.

"Semakin kecil unmet need (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi) maka semakin baik, karena berarti semakin sedikit yang tidak terlayani," katanya.

Inspektur Utama BKKBN Ary Dwikora Tono menyampaikan bahwa program keluarga berencana telah dapat menurunkan angka kelahiran total dari 5,6 anak per perempuan usia subur pada akhir tahun 1960-an menjadi 2,45 anak per perempuan usia subur pada 2020.

"Kesuksesan program keluarga berencana ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya komitmen pemerintah yang sangat kuat melalui kampanye perubahan sikap dan perilaku, penyediaan layanan kontrasepsi, dan integrasi konsep pelayanan yang berbasis komunitas," katanya.

Ary meminta seluruh perwakilan BKKBN meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas dan penggunaan alat kontrasepsi modern serta menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan.

Selain itu, dia mengemukakan perlunya sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan angka kasus stunting.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, BKKBN bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam melaksanakan Program Bangga Kencana dan akselerasi upaya penurunan stunting.

"Dinas Koperasi UKM DIY akan turut ambil bagian dalam upaya penurunan stunting melalui pengadaan dan pembagian telur kepada keluarga rawan stunting dengan sumber dari dana keistimewaan," kata Ary.

Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie menyampaikan bahwa prevalensi stunting pada anak di DIY sudah turun dari 17,3 persen pada 2021 menjadi 16,4 persen pada 2022.

"Namun, perjalanan kita belum selesai. Target kita adalah mencapai prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024," katanya.

Baca juga:
BKKBN perpanjang masa pencapaian target 1,5 juta akseptor kontrasepsi
BKKBN serukan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang