KTT AIS
KTT AIS digelar agar suara negara kepulauan dapat didengar
9 Oktober 2023 23:20 WIB
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong meninjau persiapan media center KTT AIS Forum 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (8/10/2023). ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong berharap KTT AIS Forum 2023 dapat membantu aspirasi negara-negara pulau dan kepulauan mendapat perhatian komunitas internasional.
"Kita ingin suara-suara negara pulau dan kepulauan ini didengar di level internasional," kata Usman Kansong saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Disebutkan bahwa berbagai aspirasi tersebut akan dituangkan dalam bentuk pernyataan bersama kepala negara anggota AIS Forum (leader’s declaration).
KTT yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 10—11 Oktober 2023 ini mengusung tiga tema utama, yaitu ekonomi biru (blue economy), masa depan kelautan (our ocean, our future), serta solidaritas (solidarity).
Melalui pembahasan ketiga tema tersebut, Usman berharap pelaksanaan KTT ini bisa menyelaraskan pandangan negara-negara kepulauan terkait dengan berbagai isu kelautan.
Usman mencontohkan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) merupakan kegiatan yang amat merugikan perekonomian negara dan mengancam kelestarian keanekaragaman biota laut pada masa depan sehingga harus diperangi bersama-sama.
“Illegal fishing mengganggu lingkungan karena aktivitas fishing itu secara semena-mena. Ikan dari segala jenis dan ukuran apa pun diambil," ucapnya.
Dirjen IKP Kemenkominfo menuturkan bahwa AIS Forum juga merupakan wadah bagi para negara anggota untuk saling bertukar pengetahuan untuk mengembangkan ekonomi biru, misalnya penyelenggaraan pelatihan pembuatan keramba di Fiji dan Madagaskar.
Selain negara-negara anggota, kata Usman, berbagai organisasi masyarakat yang fokus menyuarakan pada isu lingkungan juga dilibatkan dalam pelaksanaan KTT AIS Forum 2023.
"NGO (non-governmental organization) yang memperhatikan isu lingkungan sudah kami libatkan sejak awal, misalnya melalui UNDP (United Nations Development Programme)," katanya.
Ia mengatakan bahwa persiapan pelaksanaan KTT tersebut sudah 100 persen rampung. Bahkan, media center sudah beroperasi sekarang dan digunakan oleh teman-teman media untuk bekerja.
Sebanyak 29 negara dan empat organisasi internasional terkonfirmasi akan menghadiri rangkaian KTT AIS Forum 2023.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi mengatakan bahwa leaders’ declaration yang akan dihasilkan dalam KTT AIS Forum 2023 akan menyelaraskan suara negara-negara kepulauan bahwa memang ada keperluan mendesak untuk bekerja sama.
Jodi Mahardi mengatakan bahwa kerja sama tersebut meliputi ekonomi biru, polusi maritim, mitigasi perubahan iklim, tata kelola laut, serta berbagi pengetahuan (knowledge sharing).
Baca juga: KTT AIS jadi sarana diplomasi kelautan dan ekonomi biru Indonesia
Baca juga: Menteri Siti tekankan kolaborasi bangkitkan ekonomi biru berkelanjutan
"Kita ingin suara-suara negara pulau dan kepulauan ini didengar di level internasional," kata Usman Kansong saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Disebutkan bahwa berbagai aspirasi tersebut akan dituangkan dalam bentuk pernyataan bersama kepala negara anggota AIS Forum (leader’s declaration).
KTT yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 10—11 Oktober 2023 ini mengusung tiga tema utama, yaitu ekonomi biru (blue economy), masa depan kelautan (our ocean, our future), serta solidaritas (solidarity).
Melalui pembahasan ketiga tema tersebut, Usman berharap pelaksanaan KTT ini bisa menyelaraskan pandangan negara-negara kepulauan terkait dengan berbagai isu kelautan.
Usman mencontohkan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) merupakan kegiatan yang amat merugikan perekonomian negara dan mengancam kelestarian keanekaragaman biota laut pada masa depan sehingga harus diperangi bersama-sama.
“Illegal fishing mengganggu lingkungan karena aktivitas fishing itu secara semena-mena. Ikan dari segala jenis dan ukuran apa pun diambil," ucapnya.
Dirjen IKP Kemenkominfo menuturkan bahwa AIS Forum juga merupakan wadah bagi para negara anggota untuk saling bertukar pengetahuan untuk mengembangkan ekonomi biru, misalnya penyelenggaraan pelatihan pembuatan keramba di Fiji dan Madagaskar.
Selain negara-negara anggota, kata Usman, berbagai organisasi masyarakat yang fokus menyuarakan pada isu lingkungan juga dilibatkan dalam pelaksanaan KTT AIS Forum 2023.
"NGO (non-governmental organization) yang memperhatikan isu lingkungan sudah kami libatkan sejak awal, misalnya melalui UNDP (United Nations Development Programme)," katanya.
Ia mengatakan bahwa persiapan pelaksanaan KTT tersebut sudah 100 persen rampung. Bahkan, media center sudah beroperasi sekarang dan digunakan oleh teman-teman media untuk bekerja.
Sebanyak 29 negara dan empat organisasi internasional terkonfirmasi akan menghadiri rangkaian KTT AIS Forum 2023.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi mengatakan bahwa leaders’ declaration yang akan dihasilkan dalam KTT AIS Forum 2023 akan menyelaraskan suara negara-negara kepulauan bahwa memang ada keperluan mendesak untuk bekerja sama.
Jodi Mahardi mengatakan bahwa kerja sama tersebut meliputi ekonomi biru, polusi maritim, mitigasi perubahan iklim, tata kelola laut, serta berbagi pengetahuan (knowledge sharing).
Baca juga: KTT AIS jadi sarana diplomasi kelautan dan ekonomi biru Indonesia
Baca juga: Menteri Siti tekankan kolaborasi bangkitkan ekonomi biru berkelanjutan
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
Tags: