Jakarta (ANTARA News) - Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Suryo Sulisto, mengatakan, alokasi belanja subsidi untuk BBM yang selalu meningkat setiap tahunnya, telah menjadi beban bagi APBN.

"Subsidi BBM ini terlalu memberatkan APBN kita, untuk itu hapuskan saja subsidi BBM itu," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, belanja subsidi energi yang mencapai hampir Rp300 triliun sebaiknya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah, yang lebih bermanfaat untuk mendukung perekonomian nasional dalam jangka panjang.

"Bayangkan kalau setiap provinsi dikasih Rp5 triliun untuk membangun infrastruktur, sisanya untuk pendidikan, kesehatan, gaji PNS dan meningkatkan kemampuan UMKM, perekonomian di daerah bisa bergerak," ujarnya.

Suryo mengatakan penghapusan subsidi BBM tersebut juga harus dilakukan karena tidak memberikan manfaat bagi masyarakat miskin, banyak yang tidak tepat sasaran dan melahirkan upaya penyelundupan.

"Kita pakai harga internasional, karena banyak negara yang jauh lebih miskin dari kita memakai harga internasional untuk BBM. Dengan demikian pemanfaatan anggaran kita akan lebih efektif," ujarnya.

Pemerintah telah menambah alokasi belanja subsidi BBM pada RAPBN-Perubahan 2013 menjadi sebesar Rp209,9 triliun, atau lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp193,8 triliun.

Penambahan tersebut terjadi karena adanya peningkatan konsumsi BBM bersubsidi akibat bertambahnya jumlah kendaraan pribadi roda empat dan roda dua serta pemanfaatan BBM yang tidak efektif.

Padahal perkiraan dalam RAPBN-Perubahan tersebut telah mempertimbangkan kenaikan harga premium sebesar Rp2.000 per liter dan harga solar Rp1.000 per liter mulai Juni 2013.

Namun, apabila pemerintah tidak menyesuaikan harga, diperkirakan belanja subsidi BBM akan makin membengkak hingga mencapai angka Rp297,7 triliun dan membahayakan ketahanan fiskal nasional.