Jakarta (ANTARA) -
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperpanjang waktu pemenuhan program 1,5 juta penerima (akseptor) alat kontrasepsi yang sebelumnya dicanangkan dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia 2023 pada 26 September.
Menurut Pelaksana Tugas Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Teguh Santoso saat ini pencatatan akseptor kontrasepsi melalui Sistem Informasi Keluarga (Siga) baru mencapai 75 persen.

"Sehingga kita masih butuh perpanjangan waktu beberapa hari ke depan karena kendala di lapangan," kata Teguh saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Program 1,5 juta akseptor tersebut sedianya dilangsungkan pada 26 September—4 Oktober 2023.

Namun, Teguh menjelaskan terdapat sejumlah kendala yang dihadapi petugas di lapangan, salah satunya kekurangan tenaga sumber daya manusia untuk menginput data dalam jumlah yang banyak sehingga capaian pelayanan pada hari itu tidak dapat langsung dimasukkan ke dalam sistem aplikasi.

Kemudian terdapat pula kendala kualitas jaringan internet yang belum merata di setiap daerah sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memasukkan data melalui aplikasi.

Baca juga: BKKBN targetkan 1,6 juta akseptor KB peringati Hari Kontrasepsi Dunia
Dalam kesempatan yang sama, Teguh juga menyampaikan perihal kepesertaan program Keluarga Berencana (KB) Baru Pasca Persalinan yang kini berjumlah kurang lebih 150 ribu peserta dan dapat dilihat melalui aplikasi SIGA.

Dari aplikasi yang sama, ia juga menjelaskan beberapa alat kontrasepsi yang kini banyak digunakan oleh masyarakat, seperti Kontrasepsi Pil Progestin (KPP) atau POP, obat suntik KB 3 Bulanan 1 cc, implan 1 batang, IUD dengan inserter diperpanjang, serta tubal ring.

Teguh melanjutkan sederet pilihan alat kontrasepsi tersebut sedikit berbeda dari sebelum tahun 2020 ketika masyarakat justru lebih banyak menggunakan IUD, implan 2 batang, suntikan progestin 3 bulan 3cc, pil KB kombinasi, serta kondom.

Sebelumnya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan pihaknya menargetkan 1,5 juta akseptor kontrasepsi pada 26 September—4 Oktober 2023

Ia menegaskan, target tersebut mesti dipenuhi untuk meningkatkan prevalensi rata-rata pemakaian kontrasepsi modern hingga 60 persen.
"Sebelum pandemi di tahun 2019, capaian kontrasepsi bisa kita lihat bersama, rata-rata pemakaian kontrasepsi modern atau Modern Contraseption Prevalency Rate (MCPR), itu angkanya belum mencapai 60 persen, masih di 59 persen," kata Hasto dalam peluncuran kolaborasi pelayanan KB Nusantara memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia di kantor BKKBN, Jakarta, Selasa (26/9).

Baca juga: Kepala BKKBN: Penggunaan kontrasepsi bisa cegah autisme pada anak
Baca juga: Tekan kematian, BKKBN serukan penggunaan kontrasepsi jangka panjang