Kulon Progo (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengajukan perpanjangan status tanggap darurat bencana kekeringan kepada pemerintah setempat karena permohonan air bersih dari masyarakat masih tinggi seiring belum turunnya hujan di wilayah itu.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kulon Progo Budi Prastawa di Kulon Progo, Jumat, mengatakan setiap hari BPBD menyalurkan air bersih kepada warga terdampak kekeringan paling sedikit sembilan kali.

"Rencananya, kami melaksanakan koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk tindak lanjut perpanjangan status tanggap darurat kekeringan pada Selasa (10/10)," kata Budi.

Ia mengatakan sepanjang status tanggap darurat kekeringan dari 11 September hingga 2 Oktober 2023, BPBD Kulon Progo mendistribusikan 177 tangki air bersih. Permintaan air bersih tetap tinggi.

"Peningkatan terjadi seiring dengan adanya status tanggap darurat kekeringan," katanya.

Baca juga: Jumlah warga terdampak kekeringan di Kulon Progo meningkat

Sebelumnya sebanyak 83 tangki air bersih juga sudah disalurkan sejak awal Agustus 2023, sehingga total yang sudah disalurkan mencapai 260 tangki air bersih.

Budi mengatakan penyaluran dilakukan ke tujuh kecamatan, dengan terbanyak di Kecamatan Samigaluh, Girimulyo, Kalibawang, dan Kokap.

"Sedangkan Pengasih, Temon, dan Panjatan sedikit, hanya 2-3 lokasi di masing-masing kapanewon (kecamatan) tersebut," ujarnya.

Budi mengatakan sebanyak 250 tangki air bersih disiapkan sejak diberlakukannya status tanggap darurat kekeringan. Pengadaannya mengandalkan Belanja Tak Terduga (BTT) APBD Kulon Progo senilai Rp189,3 juta.

"Mungkin akan diperpanjang sebulan, rencananya akan menyiapkan 250 sampai 270 tangki air bersih," katanya.

BPBD Kulon Progo memiliki tiga armada kendaraan tangki yang masing-masing mampu menampung 5.000 liter air. Koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Sosial DIY hingga pihak ketiga yang turut melakukan penyaluran.

Baca juga: Anggota DPRD Kulon Progo minta BPBD petakan wilayah potensi kekeringan