Jakarta (ANTARA) -
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) terus mengakselerasi transaksi pembayaran non tunai degan mempercepat dan mengoptimalkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan BI-Fast untuk melengkapi layanan digital kepada masyarakat dan nasabah.

Melalui layanan digital QRIS dan BI-Fast, Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri Timothy Utama dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, mengatakan, hal itu secara langsung telah memberikan kemudahan dan kepraktisan kepada nasabah.

“Bank Mandiri memastikan untuk terus menjaga pertumbuhan dan keandalan layanan agar dapat menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah,” ujar Timothy.

Sampai akhir Agustus 2023, total nominal transaksi BI-Fast perseroan tercatat hampir mencapai Rp1.500 triliun, atau tumbuh 167 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Jumlah transaksi BI-FAST telah mencapai 500 juta transaksi sampai akhir Agustus 2023, atau tumbuh 190 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca juga: Bank Mandiri borong 3.000 ton unit karbon di Bursa Karbon

Baca juga: Ekonom nilai Pemilu 2024 berpotensi tingkatkan konsumsi domestik


Sementara itu, nominal transaksi QRIS tumbuh 515 persen (yoy) sampai akhir Agustus 2023, dengan pertumbuhan jumlah transaksi mencapai enam kali lipat dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Selain meningkatkan transaksi QRIS dan BI-Fast, Timothy mengatakan perseroan juga aktif melakukan berbagai upaya untuk mendorong inklusi keuangan digital di Indonesia.

Salah satunya melalui penyediaan produk dan layanan digital yang beragam dan mudah diakses, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan transaksi non tunai, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas ekosistem digital.

“Kami berharap, inisiatif-inisiatif yang dilakukan perseroan dapat disambut baik oleh masyarakat dan berdampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia,” ujar Timothy.

Baca juga: Bank Mandiri dukung pembiayaan hijau di IKN

Baca juga: Bank Mandiri lunasi pokok obligasi senilai Rp3 triliun