Ternate (ANTARA) - Kepala Polda Maluku Utara, Inspektur Jenderal Polisi Midi Siswoko, mendukung pelaksanaan pemilu 2024 yang demokratis melalui akselerasi penanganan kerawanan pemilu melalui kolaborasi pemerintah daerah yang dikemas dengan akronim krsna kieraha.

"Hal tersebut berujung pada sengketa pemilu maupun pilkada di mahkamah konstitusi atau terjadinya konflik terbuka antar pendukung pasangan calon (paslon) maupun caleg, ini harus kita antisipasi bersama-sama," kata dia, saat menghadiri pembentukan tim Efektif eksternal dan diskusi kelompok terfokus, di Ternate, Maluku Utara, Rabu.

Baca juga: KPUD Maluku Utara perlu 40.020 orang jadi penyelenggara pemilu

Acara ini juga dihadiri Widyaswara BPSDM Provinsi Maluku Utara, staf ahli wali kota Ternate, komandan Kodim 1501/Baabullah, Sultan Ternate, ketua KPUD Ternate dan ketua Bawaslu Ternate serta pemangku kepentingan di Maluku Utara.

Siswoko menyampaikan perhelatan pesta politik baik pemilu maupun pilkada tidak luput dari permasalahan yang terjadi seperti melibatkan penyelenggara, partai politik, elit politik maupun masyarakat.

Lebih lanjut dia menjelaskan, contoh kasus pelanggaran pemilu di Maluku Utara yang berujung pada keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang pada pemilu 2014 di kabupaten Halmahera Selatan serta konflik pilkada Kabupaten Halmahera Tengah pada 2012 yang berujung pada pembakaran Kantor Camat Patani Utara.

Baca juga: KPU harapkan perempuan berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu

"Selain itu, berdasarkan hasil survey Bawaslu, Mabes Polri dan Polda Malut bahwa wilayah Maluku Utara masuk kategori rawan tingkat nasional pada pelaksanaan pemilu 2024," ujar dia.

Sehingga, dengan melihat sejarah pelaksanaan pemilu dan potensi konflik serta kerawanan di wilayah Maluku Utara maka diperlukan adanya ide dan gagasan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Malut dalam penanganan kerawanan serta potensi konflik pemilu.

Untuk itu, proyek unggulan menggagas proyek perubahan “akselerasi penanganan kerawanan pemilu melalui kolaborasi pemerintah daerah yang di branding dengan akronim krsna kieraha”.

"Gagasan ini merupakan upaya untuk menjaga kondusif wilayah menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024," ujar dia.