Denpasar (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyarankan kepada Pemprov Bali agar mempertimbangkan opsi pendanaan dalam negeri, selain pinjaman asing, untuk pembangunan moda transportasi Light Rail Transit (LRT).

Saran tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada Kepala Dinas Perhubungan Bali, IGW Samsi Gunarta dan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra usai mereka bertemu Suharso dalam pembahasan pengembangan LRT.

“Mengingat urgensi pelaksanaan, Menteri Monoarfa akan mendorong opsi pendanaan berupa pinjaman dalam negeri untuk memastikan kehadiran pemerintah dalam proyek ini,” kata Samsi Gunarta dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Bali, Rabu.

Dana pinjaman dalam negeri ini nantinya dapat digunakan untuk membangun prasarana berupa terowongan, trek, stasiun, depo, dan konstruksi sipil lainnya.

Bali-Kerthi Development Fund (BDF) yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu di Bali, bisa menjadi Special Purpose Vehicle (SPV) guna mengelola sumber dana nonpemerintah yang digunakan khusus untuk pembiayaan pembangunan Bali termasuk proyek pembangunan LRT.

"Kita sudah diminta harus mulai menyiapkan timeline dan menghitung mundur dari saat groundbreaking yang direncanakan di awal atau periode semester I tahun 2024 depan,” ujar Kepala Dishub Bali itu.

“Kita harus bergerak cepat karena proyek ini sudah bergulir sangat cepat, dan pemerintah pusat sudah mulai mengambil posisi. Bahkan meminta, dan memberikan beberapa alternatif jalan keluar bagi Bali untuk mengembangkan dan mengoperasikan LRT," sambung pejabat Pemprov Bali itu.

Dalam pertemuan Pemprov Bali dan Menteri PPN/Bappenas itu, Samsi mengungkapkan adanya pembahasan soal upaya mendapat pembiayaan lebih lanjut agar LRT nantinya dapat terus beroperasi.

Diusulkan agar LRT menjadi bagian dari perluasan layanan bandara, sehingga memberikan alternatif lebih efisien bagi pengguna bandara serta membantu memecah kemacetan sekitarnya.

Nantinya, pengguna Bandara I Gusti Ngurah Rai akan mendapat pelayanan ekstra yaitu menjadi penumpang LRT yang bisa melakukan check in di luar bandara, dipastikan masuk area bandara tanpa takut terjebak macet, hingga memungkinkan mereka menikmati waktu yang tersedia sebelum pesawat lepas landas dengan menikmati Bali.

"Yang terpenting dari skema ini adalah menangani kemacetan, serta memastikan pariwisata Bali itu berada di posisi next level layanan yang ada saat ini. Pariwisata kita bagus, tapi kita perlu pembenahan melalui dukungan infrastruktur khususnya moda transportasi yang memadai. Ini akan memastikan daya saing Bali meningkat pesat dibandingkan destinasi-destinasi wisata lainnya di dunia," ujarnya.

Di hadapan Menteri PPN/Bappenas, Kepala Dishub Bali itu juga memaparkan rencana rute yang akan dibangun, yaitu pada fase awal dari lintasan Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga Mengwi, dan ke depan direncanakan mencakup seluruh wilayah Bali.

Lintasan ini pun dibagi ke dalam tiga tahapan, yakni Fase 1 yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melaui Central Parkir, Fase 2 dari Seminyak ke Canggu, dan Fase 3 dari Canggu ke Mengwi.

Yang menjadi prioritas Pemprov Bali saat ini adalah Fase 1 Bandara-Seminyak, karena jalur ini sudah mengalami tingkat kemacetan yang parah, kemudian Fase 1 dibagi dalam bagian, yaitu Fase 1A Bandara-Central Parkir, dan Fase 1B Central Parkir-Seminyak.

“Sebagian besar akan menggunakan jalur bawah tanah, tapi di tempat-tempat yang memungkinkan memakai jalur menyentuh tanah maka kita akan gunakan metode itu," tutup Samsi.


Baca juga: Luhut targetkan LRT Bali bisa "groundbreaking" awal 2024
Baca juga: Dishub: Tahap studi kelayakan proyek LRT di Bali selesai tahun 2023