"Dana PKH itu cukup besar secara nasional ada Rp20 triliun untuk 'stage'-nya di pusat itu untuk stunting," kata dia setelah peluncuran aplikasi Inzting dan pengukuhan Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Makassar, Selasa malam.
Dia mengatakan dana PKH itu besar melebihi dana yang lain dari kementerian lainnya, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Dia mengatakan PKH yang diterima sekitar Rp500 ribu per kelompok penerima manfaat (KPM) dapat untuk pembelian kebutuhan konsumsi lokal, untuk mengoreksi stunting.
"Jadi dana PKH-nya itu disalurkan utamakanlah keluarga yang berisiko Stunting," katanya.Berkaitan dengan hal tersebut, dia juga berharap, keterlibatan pihak swasta untuk membantu mengatasi persoalan stunting di masing-masing kabupaten/kota di Sulsel.
Sebagai gambaran di Kalimantan Selatan, pengusaha batubara semua menjadi BAAS, sehingga ada suatu daerah yang angka stunting menurun 10 persen di wilayah itu di mana perusahaan batubara menutupi kebutuhan 10.000 anak.
Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar mengatakan pihaknya bertekad menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 0 (nol) persen.
"Tugas saya menjalankan perintah Presiden dan membantu menjalankan program nasional di lapangan," katanya.
Selain itu, mengupayakan untuk menggunakan satu data karena selama ini terdapat perbedaan acuan referensi dari satu lembaga dengan lembaga lainnya.