Boyolali (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan kartu kredit pemerintah daerah sebagai tindak lanjut digitalisasi sistem pembayaran atas belanja yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno di Kabupaten Boyolali, Selasa, mengatakan, kartu kredit pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen untuk kendali dalam pengelolaan keuangan daerah dengan konsep transaksi nontunai menggunakan kartu kredit yang lebih tepat diterapkan dalam pengelolaan biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN).

“Ini sebenarnya lebih pas diterapkan dalam pengelolaan biaya perjalanan dinas. Jadi kalau ASN melakukan perjalanan dinas, akan dibekali dengan kartu kredit, sehingga pembayaran dari rekening kas daerah langsung ke hotel, tiket, dan lainnya,” katanya pada peluncuran kartu kredit pemerintah daerah di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali.

Menurut Sekda, implementasi kartu kredit pemerintah daerah yang diujicobakan di lima organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Jateng ini menjadi salah satu kendali dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.

“Hal itu karena pembayaran belanja atau pengeluaran yang dilakukan tidak bisa lebih banyak dari yang semestinya dan langsung masuk ke rekening pihak yang berhak menerima,” ujarnya.

Pihaknya berharap kartu kredit pemerintah daerah dapat diterapkan untuk semua dan lebih cepat diterapkan di semua OPD di Jateng.

“Dan nanti kita juga akan membina pemerintah kabupaten/kota agar bisa menerapkan kartu kredit pemerintah daerah,” katanya.

Peluncuran kartu kredit pemerintah daerah juga dihadiri sejumlah pejabat terkait antara lain, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri Sumarso, Kepala BPKAD Jateng Slamet AK, dan Direktur Bank Jateng Ony Suharsono.

Baca juga: Pemprov Jateng dukung PIKD agar masyarakat melek literasi keuangan

Baca juga: Jateng imbau nelayan manfaatkan sistem informasi cuaca dongkrak hasil

Baca juga: Jateng mendukung milenial melek investasi surat berharga negara