Menkeu serahkan insentif fiskal ke daerah berkinerja baik
3 Oktober 2023 14:59 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani berfoto bersama perwakilan daerah yang menerima insentif fiskal pada kegiatan Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Jakarta, Selasa (3/10/2023). (ANTARA/HO-Imamatul Silfia)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan insentif fiskal tahun anggaran 2023 ke daerah yang memiliki kinerja baik.
“Kami mendesain insentif fiskal daerah ini karena masukan dari banyak pihak. Pemerintah daerah sekarang diberikan banyak insentif dalam rangka memberikan motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar,” kata Sri Mulyani saat kegiatan Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Jakarta, Selasa.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Keuangan menyalurkan insentif fiskal kinerja tahun berjalan 2023 untuk kategori pengendalian inflasi daerah serta percepatan belanja daerah dan dukungan penggunaan produk dalam negeri.
Untuk insentif fiskal kategori pengendalian inflasi daerah, Kementerian Keuangan memberikan dana sebesar Rp330 miliar kepada 33 daerah. Penyaluran insentif terkait inflasi kali ini merupakan periode kedua pada tahun anggaran 2023.
Baca juga: Menkeu sebut kompleks IKN mulai terlihat secara fisik
Menurut Sri Mulyani, daerah yang menerima insentif fiskal terkait pengendalian inflasi terus berubah. Hal itu menunjukkan kompetisi dalam kategori ini berjalan sangat baik.
Sementara insentif untuk percepatan belanja daerah dan dukungan penggunaan produk dalam negeri masing-masing sebesar Rp750 miliar.
Sri Mulyani menjelaskan pemberian insentif fiskal dibagi berdasarkan beberapa kategori untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah di tiap-tiap kategori.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyerahkan tambahan dana desa tahun anggaran 2023 kepada 15.097 desa yang berada di 37 provinsi.
Secara khusus, Kementerian Keuangan juga memberikan penghargaan kepada tiga desa mandiri atas kinerja dan tata kelola keuangan serta akuntabilitas desa yang baik. Ketiga desa itu adalah Desa Banyubiru (Jawa Tengah), Desa Tepus (Daerah Istimewa Yogyakarta), dan Desa Sukojati (Jawa Timur). Masing-masing desa menerima alokasi anggaran sebesar Rp174,6 juta.
Baca juga: Menkeu: Pembiayaan utang turun 40 persen
“Kita siap mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas. Saya harap daerah-daerah yang mengukir prestasi bisa menjadi inspirasi,” ujar Menkeu.
“Kami mendesain insentif fiskal daerah ini karena masukan dari banyak pihak. Pemerintah daerah sekarang diberikan banyak insentif dalam rangka memberikan motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar,” kata Sri Mulyani saat kegiatan Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Jakarta, Selasa.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Keuangan menyalurkan insentif fiskal kinerja tahun berjalan 2023 untuk kategori pengendalian inflasi daerah serta percepatan belanja daerah dan dukungan penggunaan produk dalam negeri.
Untuk insentif fiskal kategori pengendalian inflasi daerah, Kementerian Keuangan memberikan dana sebesar Rp330 miliar kepada 33 daerah. Penyaluran insentif terkait inflasi kali ini merupakan periode kedua pada tahun anggaran 2023.
Baca juga: Menkeu sebut kompleks IKN mulai terlihat secara fisik
Menurut Sri Mulyani, daerah yang menerima insentif fiskal terkait pengendalian inflasi terus berubah. Hal itu menunjukkan kompetisi dalam kategori ini berjalan sangat baik.
Sementara insentif untuk percepatan belanja daerah dan dukungan penggunaan produk dalam negeri masing-masing sebesar Rp750 miliar.
Sri Mulyani menjelaskan pemberian insentif fiskal dibagi berdasarkan beberapa kategori untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah di tiap-tiap kategori.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyerahkan tambahan dana desa tahun anggaran 2023 kepada 15.097 desa yang berada di 37 provinsi.
Secara khusus, Kementerian Keuangan juga memberikan penghargaan kepada tiga desa mandiri atas kinerja dan tata kelola keuangan serta akuntabilitas desa yang baik. Ketiga desa itu adalah Desa Banyubiru (Jawa Tengah), Desa Tepus (Daerah Istimewa Yogyakarta), dan Desa Sukojati (Jawa Timur). Masing-masing desa menerima alokasi anggaran sebesar Rp174,6 juta.
Baca juga: Menkeu: Pembiayaan utang turun 40 persen
“Kita siap mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas. Saya harap daerah-daerah yang mengukir prestasi bisa menjadi inspirasi,” ujar Menkeu.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
Tags: