Seoul (ANTARA News) - Korea Selatan, Kamis, menyuarakan penyesalannya atas keputusan Korea Utara untuk menolak tawaran perundingan resmi terkait upaya memindahkan barang-barang dari kompleks industri bersama yang ditutup akibat ketegangan militer.

"Ini sangat disesalkan," kata juru bicara Kementerian Unifikasi Kim Hyung-Suk, yang kembali mendesak Pyongyang untuk merundingkan perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang terpaksa menarik diri dari zona Kaesong, 10 kilometer (enam mil) di wilayah Korea Utara.

Atas permintaan President Park Geun-Hye, Kementerian Unifikasi mengusulkan pembicaraan resmi di desa gencatan senjata Panmunjom di zona Demiliterisasi yang membagi semenanjung Korea menjadi dua bagian.

Tapi Korea Utara bereaksi negatif pada Rabu, menyebut tawaran itu sebagai taktik yang licik menangkis kesalahan atas penangguhan operasi di Kaesong.

Didirikan pada 2004 sebagai simbol kerja sama antar-Korea yang sangat jarang, zona industri bersama itu menjadi korban paling besar dari peningkatan ketegangan kedua negara selama dua bulan terakhir pasca uji coba nuklir Korea Utara pada bulan Februari.

Korea Utara melarang akses Korea Selatan di zona itu dan mengeluarkan 53 ribu pekerjanya awal bulan lalu. Seoul menarik pulang warga negaranya yang terakhir 10 hari yang lalu.

Ketika mereka pergi, para pejabat dari perusahaan itu memenuhi mobil-mobil dengan produk-produk mereka, tapi masih dipaksa untuk meninggalkan sejumlah besar barang di lokasi.

Tidak ada pihak yang dengan resmi mengumumkan penutupan permanen Kaesong, sementara Korea Selatan terus menyediakan jumlah minimum listrik ke kompleks kosong itu.

Pyongyang mengatakan bahwa untuk membuka kembali kompleks itu akan membutuhkan iktikad Seoul untuk menghentikan semua "tindakan bermusuhan dan provokasi militer" termasuk latihan militer bersama dengan Washington.

Kelompok terakhir warga Korea Selatan meninggalkan Kaesong pada 3 Mei setelah Korea Selatan mengirimkan uang tunai senilai 13 juta dolar Amerika Serikat ke Korea Utara untuk membayar gaji pekerja yang belum dibayar dan pajak.

Pada hari Rabu, President Park mengatakan Korea Utara memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan properti perusahaan setelah semua tanggung jawab dibayar.

"Jika Korea Utara menahan produk yang telah jadi dan bahan baku ... itu akan menyudutkannya," kata Park, mendesak Pyongyang untuk melakukan hal yang bijak.

(G003/H-AK)