Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sebanyak 20 nano satelit diluncurkan dan beroperasi mulai 2024 untuk memetakan kondisi dan aktivitas di laut.

"Sejumlah 20 nano satelit akan diluncurkan dan mulai dioperasionalkan pada tahun 2024. Kerja sama dengan Starlink akan dilakukan untuk membantu kapal-kapal perikanan mengirimkan data secara online dengan menggunakan aplikasi e-PIT (Penangkapan Ikan Terukur Elektronik)," kata Sakti Wahyu Trenggono dalam seminar nasional kemaritiman dalam rangka Hari Maritim Nasional yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Trenggono mengungkapkan peluncuran nano satelit merupakan bagian dari strategi pengelolaan ruang laut yang sedang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung pembangunan berbasis ekonomi biru, yakni Ocean Big Data.

Ocean Big Data akan dibangun melalui perangkat berbasis teknologi darat laut dan udara seperti kapal, drone bawah air, drone udara dan nano satelit guna memetakan aktivitas yang terjadi di laut serta kondisi laut dan habitatnya.

Selain Ocean Big Data, Trenggono mengatakan pihaknya juga mengembangkan perangkat Ocean Accounting untuk mengukur setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut pencemaran dan kerusakan serta upaya pelestarian konservasi rehabilitasi dan restorasi sebagai penambahan kekayaan laut Indonesia.

Baca juga: KKP gandeng KAI hadirkan gerai produk perikanan di Stasiun Gambir

Baca juga: KKP kembangkan desa perikanan cerdas melalui intervensi teknologi
"Ocean Accounting juga akan memprediksi dampak dari setiap perizinan pemanfaatan ruang laut terhadap kondisi fungsi ekologi laut jangka menengah dan jangka panjang," imbuhnya.

Trenggono menekankan perlunya menjaga keseimbangan keberlanjutan ekologi dan ekonomi lewat pendekatan ekonomi biru agar layanan ekosistem yang diberikan oleh laut akan menurun manfaat ekonominya, dan akan berdampak luas baik secara lokal, nasional, regional maupun global.

KKP sendiri telah menyiapkan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berlandaskan ekonomi biru untuk menjaga laut tetap sehat dan jasa lingkungan lainnya terjaga dengan baik, diantaranya dengan memperluas kawasan konservasi laut, memperluas kawasan konservasi yang akan difokuskan untuk melindungi kawasan cadangan karbon dan keanekaragaman hayati, meningkatkan produksi oksigen, serta menjaga wilayah spawning (pemijahan) dan pemeliharaan ikan.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di enam zona yang telah ditentukan untuk mengurangi pemanfaatan ruang laut secara ekstraktif dan menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia harus menempatkan ekologi sebagai panglima untuk terus menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat," kata Trenggono.

Baca juga: KKP ungkap 5 strategi dalam pengintegrasian perencanaan ruang laut

Baca juga: KKP berikan sejumlah dukungan untuk pengembangan korporasi nelayan