Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara menyampaikan bahwa utang negara saat ini berfungsi sebagai salah satu alat pertumbuhan ekonomi.

“Utang diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi penting dan mendesak dengan lebih cepat tanpa penundaan,” kata Suahasil saat mengisi kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat, dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat.

Suhasil memberikan contoh pada saat Indonesia dihantam oleh pandemi COVID-19, utang negara mempunyai peran krusial untuk melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan meningkatnya belanja negara, maka Indonesia dapat segera merestrukturisasi perekonomian yang melambat akibat pandemi COVID-19.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga Juli 2023 utang Indonesia mencapai Rp7.855,53 triliun, dengan rasio 37,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Secara rinci, utang negara tersebut didominasi oleh utang domestik sebesar 72,42 persen. Sedangkan posisi utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 396,3 miliar dolar AS. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 88,92 persen.

Dalam pemaparannya, Suahasil menjelaskan bahwa posisi utang Indonesia terbilang masih aman. Total utang dunia tercatat sebesar Rp69 triliun. Dibandingkan negara maju lainnya, porsi utang Indonesia jauh lebih rendah sebesar 0,4 persen.

“Meskipun jauh berada di bawah negara-negara maju, Indonesia terus menjaga level utang terhadap GDP agar sustainabilitas fiskal tetap terjaga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan alasan pemerintah memerlukan utang sebagai salah satu skema untuk pembangunan negara. Pertama, utang diperlukan agar menjaga momentum serta menghindari adanya hilangnya peluang atau opportunity loss.

Kedua, utang berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjaga dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Kemudian ketiga, utang berfungsi sebagai jalur koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral.

Keempat, utang dapat mengembangkan pasar keuangan.

“Kelima, utang dapat melibatkan partisipasi generasi penerus melalui skema investasi yang mampu memberikan manfaat jangka panjang,” pungkasnya.

Baca juga: Kemenkeu tegaskan utang pemerintah tak ditanggung per kepala penduduk
Baca juga: BI catat utang luar negeri Indonesia turun jadi 398,3 miliar dolar AS
Baca juga: Mengapa pemerintahan AS berpotensi alami penutupan pada 1 Oktober?