Jakarta (ANTARA News) - Komisi VI DPR RI mengaku memahami keresahan para pedagang yang tergusur akibat revitalisasi stasiun kereta api di seluruh Jabodetabek dan akan segera memanggil PT KAI bersama Pemda untuk membahas tempat alternatif bagi mereka.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Komisi VI mendukung langkah revitalisasi stasiun kereta api untuk kenyamanan para penumpang kereta api, tapi jangan sampai lokasi-lokasi eks pedagang yang digusur itu nantinya dimanfaatkan oleh pihak ketiga tertentu untuk mencari untung.

"Lahan stasiun kereta adalah milik publik dan jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencari untung. Jangan sampai ada perbedaan antara pengusaha kecil dan besar," kata Airlangga Hartarto saat berkunjung ke Stasiun Gambir, Cawang, Cileubut, dan Bogor, Rabu.

Airlangga juga setuju dengan perluasan area parkir kendaraan untuk mendongkrak pengguna kereta api menjadi dua juta penumpang per hari.

"Tapi para pedagang yang merupakan pelaku UKM itu juga harus dilindungi," kata Ketua Umum Emiten Indonesia itu.

Manajemen PT KAI, kata politisi Golkar itu, harus mencari jalan keluar bagi pedagang yang tergusur. "Ada wacana, PT KAI akan berkoordinasi dengan pemerintah kota dan pemerintah provinsi untuk mencari tempat alternatif," kata Airlangga.

Atas penggusuran itu, pekan depan Komisi VI DPR RI akan memanggil Direktur Utama PT KAI dan walikota setempat untuk membicarakan alternatif tempat dan permasalahan lainnya.

Airlangga meninjau sejumlah stasiun bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima (Fraksi PDIP), Emil Abeng (Fraksi Golkar), Ferari Romawi (Fraksi Partai Demokrat), dan Atte Sugandi (Fraksi Partai Demokrat).

(Zul)