Manokwari (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan kerja sama antardaerah yang tergabung dalam Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) akan mempercepat pembangunan di seluruh Tanah Papua dalam bingkai otonomi khusus (otsus).

Waterpauw mengajak seluruh kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota pada enam provinsi di Tanah Papua memanfaatkan forum tersebut sebaik mungkin untuk pemerataan pembangunan.

"FORDASI ini menjadi wadah terbaik bertukar ide, gagasan dan kerja sama antardaerah desentralisasi asimetris," kata Paulus Waterpauw di Manokwari, Kamis.

Menurut dia, enam provinsi di Tanah Papua yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya dapat mengadopsi perencanaan program yang telah diterapkan oleh tiga provinsi lainnya (DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Aceh).

Misalnya, perencanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Kami (enam provinsi) perlu belajar banyak dari saudara-saudara yang ada di luar Papua karena mereka sudah lebih berkembang," ujar Paulus Waterpauw.

Ia menuturkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Tanah Papua berkomitmen memperbaharui tata kelola pemerintahan melalui konsep kerja sama antardaerah yang memiliki keistimewaan serta kekhususan.

Sinergi kolabarasi merupakan kunci keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan daya saing daerah pada masa mendatang.

"Tidak perlu berkecil hati. Terus belajar dan memperbaiki kekurangan. Saya optimis jika kerja sama yang kuat, maka pembangunan kesejahteraan lebih maksimal," ucap Paulus Waterpauw.

Selain itu, kata dia, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua telah menggelar rapat kerja daerah di Timika (Provinsi Papua Tengah) pada 20 September 2023.

Rapat kerja itu bertujuan menyamakan persepsi dan meningkatkan sinergi terkait pelaksanaan program strategis nasional di Tanah Papua.

Ada sejumlah topik yang telah dibahas bersama dan menghasilkan tujuh poin penting.

Pertama, penerbitan badan hukum Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua sebelum akhir tahun 2023.

Kedua, BP3OKP dalam mengoordinasikan kepentingan daerah dengan kementerian/lembaga perlu memperhatikan aspirasi dari bupati/wali kota melalui gubernur.

Ketiga, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua berkomitmen melaksanakan Pemilu Serentak 2024 dengan tertib dan damai.

Keempat, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat mendukung kebijakan dan program nasional di daerah terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, dan pengendalian inflasi di daerah masing-masing.

Kelima, melanjutkan sosialisasi kewenangan otonomi khusus di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

Keenam, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat menyelesaikan pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketujuh, dalam rangka penguatan ketahanan pangan perlu kerja sama antardaerah untuk menetapkan dan mendistribusikan komoditi unggulan daerah masing-masing.

"Tujuh poin hasil rapat kerja Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua akan menguatkan kerja sama dengan tiga provinsi desentralisasi asimetris," jelas Paulus Waterpauw.