Ketua Kelompok Riset Ekonomi Sirkular dalam Simbiosis Sumber Daya Alam BRIN Tri Martini mengatakan pengukuran simpanan karbon pada agroforestri nyamplung penting untuk pajak karbon.
"Karbon yang tersimpan dalam biomassa di atas dan di bawah permukaan tanah pada nyamplung berbeda atau heterogen," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
BRIN mengukur simpanan biomassa nyamplung melalui 20 plot yang masing-masing memiliki ukuran 20 x 20 meter menggunakan rumus alometrik.
Baca juga: Peneliti KLHK: Perlu strategi jadikan nyamplung bahan bakar nabati
Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN Pamungkas Buana Putra mengungkapkan simpanan karbon di dalam biomassa sekitar 0,47 dari berat biomassa.
Sedangkan simpanan karbon pada biomassa di atas permukaan tanah menunjukkan kisaran sekitar 1,3 sampai 33,5 ton karbon untuk satu hektare. Adapun karbon yang tersimpan pada biomassa di bawah permukaan tanah menunjukkan kisaran sekitar 0,2 sampai 5,2 ton untuk satu hektare.
Total biomassa di atas dan bawah menunjukkan nilai simpanan karbon dalam satu hektare sebesar 1,5 hingga 38,7 ton.
Pamungkas menjelaskan nyamplung dengan biomassa sebesar 10,46 ton mempunyai simpanan karbon sebesar 5,23 ton dengan serapan karbon dioksida sebesar 19,19 ton.
Baca juga: BRIN kembangkan sumber energi ramah lingkungan kurangi emisi karbon
Perbedaan simpanan karbon pada nyamplung di dalam plot-plot disebabkan oleh keragaman kondisi pertumbuhan pepohonan akibat perbedaan pengelolaan lahan yang dilakukan masing-masing petani.
Di lain sisi, besaran simpanan karbon dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari iklim, topografi, karakteristik lahan, umur dan kerapatan vegetasi, komposisi jenis, serta kualitas tempat tumbuh.
"Pohon-pohon yang memiliki jumlah biomassa yang lebih besar baik di atas maupun di bawah permukaan tanah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap potensi ekosistem dalam menyerap karbon," kata Pamungkas.
Kegiatan pengukuran simpanan karbon pada agroforestri nyamplung dilakukan di kawasan Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.
Baca juga: BRIN: Pajak karbon perlu didukung kebijakan lain kurangi dampak sosial